Kabarsunda- Pembalikan figura foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat diturunkan oleh aliansi masyarakat sipil di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar, membuat Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa, bereaksi.
Pasalnya, pembalikan foto Gibran langsung viral dan dibandingkan dengan penurunan figura foto yang sama oleh sekelompok siswa yang melakukannya lebih beradab.
Aksi sekelompok orang tersebut, membuat Buky kelabakan.
Ia pun langsung menggelar jumpa pers. Buky bermaksud meluruskan aksi penurunan figura foto Gibran itu.
Buky mengaku terkejut ketika foto Gibran dalam posisi terbalik menjadi sorotan publik dan memunculkan tudingan bahwa pimpinan DPRD tidak memiliki etika.
Ia menegaskan, peristiwa penurunan foto tersebut bukan merupakan instruksi, kebijakan, maupun keputusan kelembagaan DPRD Jawa Barat. Tindakan tersebut terjadi secara spontan oleh sejumlah peserta penyampaian aspirasi dari elemen Masyarakat Sipil Jawa Barat, setelah berlangsungnya penerimaan aspirasi di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat pada Kamis, 12 November 2026.
“DPRD Jawa Barat menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan hal yang patut dihargai dan menjadi perhatian lembaga perwakilan rakyat,” tegas Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa, Kota Bandung, Jumat, 13 November 2026.
Terkait pemasangan atau penurunan foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPRD Jawa Barat sebagai lembaga legislatif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 mengenai penempatan atau pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden.
DPRD Jawa Barat hingga saat ini masih menunggu perkembangan dan kejelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait persoalan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak mengaitkan tindakan penurunan foto dengan kebijakan atau keputusan kelembagaan DPRD Jawa Barat, karena tindakan tersebut bukan merupakan bagian dari kebijakan lembaga dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
DPRD Jawa Barat juga menegaskan bahwa setiap informasi yang mengatasnamakan lembaga perlu dipastikan kebenaran dan sumbernya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Jawa Barat tetap berkomitmen menjaga keterbukaan, menghormati aspirasi publik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan,” katanya.
DPRD Jawa Barat mengimbau seluruh pihak untuk menyikapi persoalan ini secara proporsional, mengedepankan komunikasi yang baik, serta tidak membangun opini berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Seluruh elemen masyarakat juga diajak untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif dan mengutamakan dialog dalam menyikapi setiap persoalan.
“Melalui klarifikasi ini, DPRD Jawa Barat berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peristiwa tersebut sekaligus dapat membedakan tindakan spontan individu atau kelompok dengan sikap dan kebijakan resmi kelembagaan,” harapnya.
DPRD Jawa Barat akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, serta senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat Jawa Barat.
