Langsung ke konten
Global - Leaderboard Header
Wakil Rakyat

Pemkab Sampai Terima Kasih Atas Pendapat Fraksi-fraksi DPRD

Sekda Sumedang Tuti Ruswati menyampaikan jawaban Pemkab atas pandangan fraksi DPRD terkait enam Raperda dalam Rapat Paripurna, Kamis, 19 November 2026.

Redaksi
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang Tuti Ruswati mewakili Bupati Sumedang, menyampaikan jawaban atas enam buah Raperda saat Rapat Paripurna DPRD Sumedang di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis, 19 November 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang Tuti Ruswati mewakili Bupati Sumedang, menyampaikan jawaban atas enam buah Raperda saat Rapat Paripurna DPRD Sumedang di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis, 19 November 2026.

Kabarsunda- Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang Tuti Ruswati mewakili Bupati Sumedang, menyampaikan jawaban atas enam buah Raperda saat Rapat Paripurna DPRD Sumedang di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis, 19 November 2026.

Enam buah Raperda tersebut diantaranya Raperda pengeloaan barang milik daerah, Raperda pembentukan Desa Galuhpakuan Kecamatan Cimanggung, Raperda pembentukan Desa Pananjung Kecamatan Tanjungsari, Raperda pembentukan Desa Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal, Raperda pencabutan Perda Nomor 3 tahun 2019 tentang fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji, dan Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku pelanggaran seksual.

Tuti menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada hari Rabu tanggal 18 November 2026, Pemda Sumedang menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD. “Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Fraksi DPRD. Berbagai tanggapan, saran dan dukungan yang telah disampaikan merupakan wujud komitmen bersama dalam membangun regulasi daerah yang lebih baik,” ucapnya.

Tuti berharap saran dan masukan dari DPRD dapat menghasilkan peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, danimplementatif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. “Harapan kami, saran dan masukan dari DPRD dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam menghasilkan peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, danimplementatif, sehingga regulasi yang ditetapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya. 

 

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua