KabarSunda.com- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Maulana Yusuf Erwinsyah membenarkan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2025 yang disampaikan Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi.
Kata Maulana, apa yang disampaikan Dedi Mulyadi terkait sejumlah belanja yang tidak efisien dalam APBD memang sesuai dengan kenyataan.
“Banyak program pemerintah yang sifatnya mekanik atau copy-paste. Beberapa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) jarang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tahunan,” ujar Maulana, Senin (20/1/2025).
Maulana memaparkan, ada beberapa program pemerintah daerah dalam temuannya yang dinilai kurang efektif.
Misalnya, kata dia, soal tingginya angka pengangguran lulusan SMK belum ada antisipasi dengan program yang memadai.
“Kita tahu pengangguran tertinggi berasal dari lulusan SMK, tetapi tidak ada program konkret untuk mengatasi hal itu,” ujarnya.
Selain itu, ia menyinggung masalah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer yang dinilai tidak seimbang dengan kebutuhan.
“Ada bidang tertentu yang tidak punya formasi karena alasan jumlahnya sudah berlebih, sementara di sisi lain produksi guru bidang tersebut juga terus berjalan di perguruan tinggi tanpa kendali,” ujar Maulana.
Maulana berharap, di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi, perencanaan anggaran di Jabar dapat lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Transparansinya jangan hanya anggaran yang diefisienkan saja Pak, tetapi harus menyeluruh sesuai UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” katanya
Maulana juga menyoroti program rehabilitasi sosial bagi pekerja seks komersial yang dinilai tidak realistis.
“Misalnya, pemerintah memberikan pelatihan kepada mereka di UPTD rehabilitasi prostitusi, lalu hanya diberi Rp700 ribu untuk modal usaha. Mana cukup? Pendekatan ini perlu dievaluasi agar benar-benar memberikan dampak nyata,” katanya.
Maulana juga menyarankan agar Dedi Mulyadi melibatkan legislatif, khususnya Komisi V DPRD Jabar, dalam proses bedah anggaran pendidikan.
“Saya berharap jika Kang Dedi menyuruh tim transisi untuk menyiapkan kebutuhan anggaran pendidikan setelah dia dilantik, mereka juga mengajak Komisi V untuk memberikan masukan dan pandangan,” tambahnya.
Maulana berharap, di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi, perencanaan anggaran di Jabar dapat lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Transparansinya jangan hanya anggaran yang diefisienkan saja Pak, tetapi harus menyeluruh sesuai UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” katanya.
