Visi Misi Dedi Mulyadi,ย  Majukan Jawa Barat Usai Dilantik Jadi Gubernur 20 Februari 2025

Kang Dedi Mulyadi

KabarSunda.com- Inilah Visi misi serta program kerja Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat (Jabar) yang dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 mendatang.

Dalam Pilkada 2024, Dedi Mulyadi berpasangan dengan Erwan berhasil meraih jumlah suara sebanyak 14,13 juta suara.

Dedi Mulyadi diusung oleh 14 partai politik ย untuk maju di Pilkada Jawa Barat, diantaranya, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, dan sembilan partai non-parlemen lainnya seperti Hanura, Gelora, PKN, Garuda, Partai Buruh, PROMA, Perindo, PBB, hingga Partai Ummat.

Kiprah dunia Politik Dedi Mulyadi cukup panjang, ia memulai menggeluti dunia politik saat masuk di partai Golkar.

Sebelum menjadi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode.

Lantas seperti apa Visi Misi hingga Program kerja Dedi Mulyadi-Erwan?

Dikutip dari laman KPU, Visi-misi ini adalah salah satu dokumen wajib yang menjadi syarat pendaftaran paslon untuk mengikuti Pilkada Gubernur Jawa Barat 2024.

Dari publikasi syarat berkas pendaftaran paslon, sejumlah visi-misi telah dijabarkan sebagai janji-janji jika mereka memimpin Provinsi Jawa Barat lima tahun ke depan.

Visi pasangan ini yakni berpijak ada latar belakang, gambaran umum Provinsi Jawa Barat, permasalahan-permasalahan dan isu strategis Provinsi Jawa Barat dapat disusun dalam visi Jawa Barat Istimewa.

Pasangan ini memiliki empat misi yaitu:

  1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertaqwa, dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing.
  2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini.
  3. Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dengan mendorong masuknya investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana.
  4. Pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang proporsional memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien menjunjung tinggi prinsip- prinsip pemerintahan yang bersih.