KabarSunda.com- Tim Transisi pasangan Wali Kota Bogor Dedie A Rachim-Jenal Mutaqin mulai melaksanakan pemanggilan sejumlah pejabat yang ada di Pemkot Bogor, Kamis (30/1), di lingkungan Balai Kota Bogor.
Meski sama-sama menang pada Pilkada Serentak 2024 yang dilaksanakan pada November 2024 lalu.
Namun, ada cara berbeda yang dilakukan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi dengan Wali Kota Bogor terpilih Dedie A Rachim, terutama soal tim transisi.
Dedi Mulyadi sama sekali tidak melibatkan unsur luar dalam tim transisinya, di mana politisi Gerindra tersebut menggunakan unsur ASN yang ada di Pemprov Jabar.
Sementara Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin, mempercayakan tim transisinya kepada sejumlah politisi, pengusaha dan tim sukses mereka di Pilkada 2024.
Pengamat politik dari Universitas Djuanda, Undang Suryatna mengapresiasi langkah Dedi Mulyadi, karena dalam membentuk tim transisi untuk menyelaraskan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
Dengan program dan anggaran yang sedang berjalan TA 2025, melibatkan ASN terutama yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah dan unsur pelaksana pembangunan lainnya (OPD).
“Mereka merupakan unsur program kerja pembangunan, yang bersifat strategis dan terutama mereka yang terlibat dalam bidang perencanaan pembangunan dan anggaran, sehingga gubernur terpilih dapat membuat penyelerasan-penyelarasan.”
“Di antaranya program kerjanya di 100 hari pertama bertugas karena momen ini sering dijadikan ukuran oleh masyarakat dan media massa. Kemudian program yang akan dilaksanakan di tahun anggaran berjalan,” papar Undang, Jumat (31/1).
Salah satu kelebihan dari cara memilih tim transisi yang dilakukan Dedi Mulyadi bisa langsung mengetahui program mana yang harus mendapatkan penanganan segera tanpa menunggu laporan dulu dari tim, alias bisa menyiapkan kebijakan yang dianggapnya perlu, kemudian langsung dieksekusi setelah dilantik nantinya.
Perlu diingat, eksekusi anggaran bisa dilakukan setelah pelantikan.
Untuk tim transisi dari ASN bisa jadi lebih memahami secara teknis, dalam mensinkronisasikan program serta anggaran dan relatif mudah berkomunikasi dengan pejabat terkait di lingkungan pemerintah daerahnya, jelasnya.
Namun, kata Undang, hasil penyelarasan program gubernur terpilih dengan program anggaran tahun berjalan, pada saatnya setelah dilantik sebagai gubernur perlu dikomunikasikan dan dibahas bersama dengan DPRD dan mendapat persetujuan bersama.
Senada, pengamat politik lainnya masih dari Universitas Djuanda, GG Seran mengaku, apa yang dilakukan Dedi Mulyadi merupakan langkah yang tepat.
Jika membandingkan Dedi Mulyadi dan Dedie A Rachim, sambung Seran, maka ada dua pendekatan berbeda yang ditempuh dua kepala daerah terpilih dalam membentuk tim transisi.
“Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi lebih menekankan pendekatan dari dalam pemerintahan, sementara Wali Kota Bogor terpilih Dedie Rachim, lebih menekankan pendekatan dari luar pemerintahan,” tukas dia.