KDM: Tidak Ada Jabatan untuk Sukarelawan, Juga Tidak Gunakan Mobil Dinas Baru

Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi (DM).

KabarSunda.com- Gubernur terpilih Jawa Barat (Jabar) Kang Dedi Mulyadi (KDM) berjanji tidak akan membagi-bagikan jabatan kepada sukrelawan selama menjalankan tugas sebagai orang nomor satu di Jabar periode 2025-2030.

Dedi mengatakan dirinya telah memberi penegasan pada para relawan/tim pemenangan bahwa dirinya tak menjanjikan apapun selain perbaikan taraf hidup masyarakat Jabar.

“Enggak ada (bagi-bagi jabatan). Mau bagi-bagi kepala dinas? Enggak bisa, apa yang dibagikan? Enggak ada. Sekarang ngomong komisaris, jangankan nambah komisaris, yang adapun akan kami kurangi. Tim yang di samping saya itu rela dan ikhlas mengantarkan saya tanpa pamrih apa pun dan kepentingannya hanya ingin rakyat Jabar meningkat taraf hidupnya,” kata Dedi selepas Syukuran Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jawa Barat di Bandung, Sabtu (12/1/2025)

Dedi mengatakan tim pemenangannya ke depan akan bertransformasi menjadi Forum Jawa Barat Istimewa, yang bertugas untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial di Jabar, guna meningkatkan taraf hidup dan memastikan kecukupan kebutuhan hidup masyarakat Jawa Barat.

“Saya lebih condong menjadi yayasan sosial yang menyelesaikan berbagai masalah sosial, itu bisa bergerak mereka, menyantuni anak-anak yatim, mempelopori pembangunan rumah miskin, membangun infrastruktur di berbagai daerah. Kan banyak sumber-sumber yang nanti bisa dikelola, di luar pemerintahan yang itu diarahkan untuk mendorong pembangunan,” ujar dia.

Yayasan ini, kata Dedi, semisal mengumpulkan bantuan dari berbagai pihak yang non-budgeter, yang kemudian digunakan untuk anak-anak sekolah, dan menunjang sarana pra-sarana pendidikan.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Pemenangan Dedi-Erwan Mayjen TNI (Purn) Dwi Jati Utomo mengungkapkan bahwa Forum Jawa Barat Istimewa ini dibentuk untuk mendukung terwujudnya janji-janji politik Dedi-Erwan.

“Tadi beliau (Dedi Mulyadi) sudah ada arahan, lebih baik dibentuk dalam satu wadah seperti yayasan, khususnya yayasan sosial. Sehingga membantu, sama tujuannya membantu mempercepat terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang Istimewa,” ucapnya.

Dwi mengatakan nantinya forum ini juga akan memiliki struktur organisasi dan kepengurusan, serta juga memiliki fungsi untuk menyerap aspirasi dan persoalan masyarakat Jabar, selain melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), atau Dedi atau Erwan sendiri sebagai gubernur dan wakil gubernur.

“Jadi, saluran aspirasi itu tidak hanya pak gubernur, karena kan mungkin sibuk waktunya terbatas. Tidak hanya DPRD yang memiliki tugas yang banyak, nah bisa salah satunya melalui forum ini. Intinya semangatnya tim pemenangan itu tidak berhenti sampai selesai pemilihan saja, tetapi mendukung beliau mewujudkan Jawa Barat Istimewa yang ujungnya nanti kan menjadi Indonesia Emas 2045,” ujar dia.

Sementara itu, Sekertaris Tim Pemenangan Dedi-Erwan MQ Iswara mengatakan Forum Jawa Barat Istimewa ini dibentuk karena tugas para relawan untuk mengantarkan Dedi-Erwan menjadi pemimpin sudah tercapai dan untuk membersamai Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan dalam lima bahkan 10 tahun ke depan dalam mengawal program Dedi-Erwan.

“Bahkan, Pak Dedi meminta agar ini dinaikkan derajatnya agar berbadan hukum, artinya menjadi yayasan,” ungkapnya.

Nantinya, lanjut Iswara, Forum Jawa Barat Istimewa ini juga bisa ikut melaksanakan program-program yang secara regulasi dimungkinkan bisa dilaksanakan oleh lembaga berbadan hukum.

“Kan, di Kemendagri diatur itu, ada yayasan yang bisa melakukan itu. Secara prinsip kami ingin mengawal kepemimpinan Kang Dedi ini agar sesuai dengan visi-misinya menjadikan Jawa Barat istimewa,” ungkap Iswara.

Tak hanya itu, Dedi Mulyadi juga tidak akan menggunakan mobil dinas baru untuk mobilitasnya.

Anggaran itu dialihkan untuk menaikkan anggaran perbaikan rumah tidak layak huni hingga Rp 50 juta.

Dedi mengatakan perlu menyelesaikan seluruh pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Standar rumah layak huni di Jawa Barat akan ditetapkan Rp 50 juta per unit.

Dedi menjelaskan agar kebijakan tersebut terlaksana, ia meminta agar wali kota yang dilantik nanti bersama dirinya tidak menggunakan mobil dinas baru.

“Inshaa Allah bareng-bareng sama saya nanti enggak usah dulu pakai mobil dinas baru, pakailah yang lama saja kita punya mobil sendiri, alokasi mobil dinas kan kita alokasikan untuk menyelesaikan seluruh problem rakyat Depok,” kata Dedi.

Dedi mengatakan banyak sejumlah persoalan di Depok yang mesti dituntaskan oleh wali kota dan wakil wali kota Depok terpilih Supian Suri – Chandra Rahmansyah jika sudah dilantik.

Dia menyebut Depok sudah tidak boleh ada kemacetan. Salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan itu dengan membangun fly over.

“Dan fly over-nya itu nanti menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Barat selesai ini. Kedua, menyelesaikan masalah sampah. Tiga, menyelesaikan masalah pendidikan biar anak Depok semuanya sekolah tamat SMA,” kata Dedi.

Masalah lainnya, lanjut Dedi, Depok harus menyelesaikan seluruh masalah jalan lingkungan serta menata seluruh situ atau danau.

“Embung-embung di Depok menjadi tempat wisata bagi warganya, biar seluruh warga Depok bahagia,” tutur Dedi.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *