KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, diminta menjelaskan alasan melarang sekolah melakukan study tour. Selain itu, regulasinya harus dibikin dulu.
Seperti diketahui, Dedi membuat gebrakan setelah dilantik. Dia pun menonaktifkan kepala SMAN 6 Depok lantaran dianggap melanggar surat edaran gubernur mengenai larangan study tour.
Surat edaran itu bernomor 64/PK.01/Kesra yang dikeluarkan oleh Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin.
Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prof Cecep Darmawan, menganggap aturan tersebut patut dihargai atas niat baik Pemprov Jabar untuk melarang kegiatan study tour.
Tetapi, kata Cecep, dimohon agar lebih bijak, dalam artian lebih jelas dahulu regulasinya.
“Kalau dilarang saya kira mesti dijelaskan dahulu karena apanya. Saya pikir sebetulnya bukan masalah study tour, melainkan hal lain yang dirasa memberatkan orang tua siswa, semisal uang administrasi atau lainnya,” kata Cecep, Minggu, 23 Februari 2025.
Cecep berharap Dedi Mulyadi sebaiknya membuat dahulu regulasinya dengan baik.
Kemudian, katanya, para pemangku kepentingan, mulai pihak sekolah, orang tua siswa, hingga sektor wisata, misal travel diajak berdiskusi untuk bisa menghadirkan regulasi ke depannya.
“Nanti kan akan keluar tuh SOP dan lainnya. Lalu, sisi kebijakan studi dilihat metodologi, kan itu (study tour) sebagai metode pembelajaran mengenalkan anak-anak pada lingkungan luar. Tapi, kan soal jaraknya enggak melulu harus jauh, bisa juga yang dekat, namun tetap berkaitan dengan mata pelajarannya,” katanya.
Cecep pun menegaskan tak setuju bila lebih banyak mainnya ketimbang studinya.
Sehingga, hal tersebut harus diperbanyak porsi studinya.
“Lalu, jangan sering-sering juga study tour, serta jangan jauh-jauh, bisa lingkup kecil namun masuk dengan mata pelajarannya,” ujarnya.
Cecep, pada prinsipnya, berharap kepada Dedi Mulyadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal memberhentikan kepala sekolah.
“Saya kira harus dipertimbangkan ulang. Sebab, dengan tindakan pecat begitu enggak menyelesaikan masalah. Mesti diajak berdialog dengan berbagai pihak guna menghasilkan solusi yang terbaik. Jadi, Pak Dedi harus pikirkan bagaimana pendidikan Jabar ini bisa istimewa ke depan,” ucapnya.
Menurutnya, bicara pendidikan itu bukan kasus per kasus.
“Tapi mesti holistik dan perlu dukungan para ahli dari berbagai perguruan tinggi supaya kebijakannya tepat,” katanya.
