KabarSunda.com- Sejumlah kepala SMA dan SMK di Kabupaten Subang menyatakan bahwa mereka lebih membutuhkan Ruang Kelas Baru (RKB) dibandingkan pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Dedi Mulyadi dengan sejumlah kepala sekolah di Subang, Jawa Barat.
Kepala sekolah tersebut di antaranya SMA Negeri 2 Subang dan SMK Negeri 2 Pertanian.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menghapus dana TIK sebesar Rp 750 miliar dan mengalihkan anggaran tersebut untuk pembangunan RKB di sekolah-sekolah yang membutuhkan.
“Saya akan menghapus dana TIK Rp 750 miliar dan saya akan arahkan untuk pembangunan ruang kelas baru, baik untuk sekolah yang sudah ada maupun yang belum ada. Setuju atau tidak?” tanya Dedi Mulyadi dalam kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Senin (3/2/2025).
Pertanyaan tersebut disambut dengan dukungan penuh dari para kepala sekolah yang hadir.
Beberapa sekolah di Subang disebut sangat membutuhkan tambahan ruang kelas.
“Lebih butuh TIK atau ruang kelas baru?” tanya Dedi Mulyadi, yang dijawab serentak oleh para kepala sekolah, “Ruang kelas baru!”
Tidak hanya ruang kelas, sekolah-sekolah juga mengungkapkan kebutuhan akan meja, kursi, dan toilet yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Dalam diskusi tersebut, Dedi Mulyadi juga membahas perkiraan biaya pembangunan RKB.
“Satu kelas standar tanpa toilet selama ini diperkirakan menelan biaya Rp305 juta. Jika dengan toilet, biayanya mencapai sekitar Rp 350 juta,” jelasnya.
Dalam perhitungan kebutuhan, SMA Negeri 2 Subang membutuhkan 12 ruang kelas baru, sementara SMK Negeri 2 Pertanian membutuhkan tujuh kelas tambahan.
Total kebutuhan mencapai 20 ruang kelas dengan anggaran sekitar Rp 7 miliar.
Kepala SMA dan SMK yang hadir menekankan pentingnya pembangunan RKB demi meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.
Selain itu, mereka juga mengingatkan bahwa dana yang dimiliki sekolah saat ini, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), sering kali tidak mencukupi untuk pembangunan ruang kelas baru karena aturan penggunaannya yang ketat.
Dedi Mulyadi pun memastikan bahwa anggaran Rp 750 miliar yang semula dialokasikan untuk TIK akan digunakan untuk pembangunan RKB di seluruh Jawa Barat.
“Saya akan menggelar rapat koordinasi dengan para kepala sekolah se-Provinsi Jawa Barat untuk memastikan pembangunan ini berjalan sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Biar kepala sekolah tidak pusing lagi memikirkan keterbatasan ruang kelas,” tegasnya.
Dengan adanya pengalihan anggaran ini, diharapkan masalah keterbatasan ruang kelas di SMA dan SMK di Jawa Barat dapat teratasi, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih optimal.
