KabarSunda.com- Pemda Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Bandung memperkuat penanganan sampah dari hulu hingga hilir dengan menargetkan pengurangan sampah sebesar 20 persen di sumbernya. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menggerakkan 25.000 mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat di 50 kecamatan di kawasan Bandung Raya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, upaya tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperkuat sinergi dalam menyelesaikan persoalan strategis, terutama sampah dan penataan ruang milik jalan.
Hal itu disampaikan Herman seusai berkoordinasi dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis, 15 Oktober 2026.
Menurut Herman, persoalan di kawasan Bandung Raya membutuhkan penanganan yang terstruktur, sistemik, dan masif. Selain persoalan sampah, pemerintah juga menghadapi tantangan penertiban bangunan liar yang harus diimbangi dengan mitigasi risiko dan langkah pemberdayaan masyarakat.
“Tidak bisa by feeling, harus by design. Hati harus hadir, logikanya juga harus hadir. Artinya, empirik dan saintifik harus ' diadu-maniskeun' (dipadukan),” ujar Herman.
Ia menegaskan, keteladanan pimpinan harus diikuti tata kelola birokrasi yang solid hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Dengan demikian, kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Herman menilai, Kota Bandung dan kawasan Bandung Raya memiliki tantangan pengelolaan sampah yang kompleks. Berbagai inovasi yang telah diterapkan, seperti Gaslah dan program pengelolaan sampah lainnya, perlu diperkuat dengan peningkatan partisipasi masyarakat serta kapasitas penanganan sampah di tingkat kewilayahan.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan Pemda Provinsi Jabar adalah mengoptimalkan keterlibatan perguruan tinggi. Herman menyebut, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV untuk menggerakkan mahasiswa dari 90-an perguruan tinggi di Bandung Raya.
Program tersebut menargetkan keterlibatan 25.000 mahasiswa yang akan berkolaborasi dengan camat, lurah, pengurus RW, dan unsur masyarakat lainnya di 50 kecamatan di Bandung Raya. Sebanyak 26 kecamatan berada di Kota Bandung, sedangkan kecamatan lainnya tersebar di wilayah Bandung Raya.
Para mahasiswa akan terlibat dalam edukasi langsung kepada masyarakat, terutama untuk mendorong pengurangan sampah makanan, pemilahan sampah, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sejak dari rumah tangga.
Herman mencontohkan keberhasilan penanganan sampah di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, yang sebelumnya menjadi lokasi percontohan kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi. Selama tiga bulan, mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba) turun langsung ke lapangan dan mendampingi masyarakat.
Hasilnya, menurut Herman, volume sampah di Arcamanik berkurang sekitar 20 persen, sedangkan jumlah sampah terpilah meningkat hingga dua kali lipat. Pengalaman tersebut akan direplikasi ke kecamatan lain di Bandung Raya.
“Kalau pengalaman di Arcamanik ini kita replikasi dan diperkuat bersama, insyaallah kita optimistis pengurangan sampah 20 persen dari hulu bisa dicapai,” katanya.
Herman menjelaskan, target tersebut memiliki dampak signifikan mengingat timbulan sampah Bandung Raya diperkirakan mencapai 5.000 ton per hari. Dengan pengurangan 20 persen, sekitar 1.000 ton sampah per hari berpotensi tidak lagi masuk ke rantai penanganan sampah hilir.
“Sebanyak apa pun teknologi yang kita siapkan di hilir, kemampuan kita mengurangi sampah dari hulu harus diperkuat. Sebaik-baiknya penanganan sampah adalah mengurangi sampah, memanfaatkan sampah, dan mendaur ulangnya sejak dari rumah tangga,” tutur Herman.
Di sisi hilir, Pemda Provinsi Jabar juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga keberlangsungan operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti.
Herman mengatakan, pemerintah telah melakukan konsolidasi dan kajian bersama sejumlah pihak, termasuk perguruan tinggi, guna memitigasi risiko serta mengoptimalkan kapasitas fasilitas tersebut.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemadatan sampah atau _compacting_ yang direncanakan berlangsung hingga Desember 2026. Kajian teknis terkait langkah tersebut telah dilakukan bersama Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan tetap memperhatikan potensi gas metana dan aspek keselamatan.
Selain itu, Pemda Provinsi Jabar merencanakan pembangunan dua _gravity wall_ di TPA Sarimukti untuk memperkuat struktur timbunan dan mengurangi risiko longsor. Proses pengadaan ditargetkan berjalan agar pembangunan dapat dimulai pada awal 2027.
Pemerintah juga melakukan mitigasi terhadap persoalan air lindi yang meningkat di zona baru serta menjajaki dukungan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup. Di sisi lain, pengembangan teknologi pirolisis untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar minyak tengah dijajaki bersama TNI Angkatan Darat, sementara pemanfaatan sampah menjadi refuse-derived fuel (RDF) bersama sektor swasta juga sedang difinalisasi.
Herman menegaskan, berbagai upaya di hilir tersebut harus berjalan beriringan dengan pengurangan sampah dari sumbernya. Penanganan sampah tidak dapat hanya mengandalkan pembangunan fasilitas atau teknologi, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
Melalui penguatan koordinasi lintas pemerintahan, pelibatan perguruan tinggi, dan perubahan perilaku masyarakat, Pemda Provinsi Jabar berharap penanganan sampah di Bandung Raya dapat berjalan lebih efektif sekaligus mengurangi tekanan terhadap TPA Sarimukti.
