Monopoli Perusahaan di PSMK, Pemenang Papan Tulis Interaktif Diduga Tidak Terdaftar di LKPP?

KabarSunda.com- Tahun anggaran 2024 Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerima dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp500.743.038.000 dengan kode rekening 4.2.01.01.03 diperuntukkan kepada tiga sub-bidang SMA, SMK dan SLB. Sementara Bidang Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Disdik Jabar menerima alokasi anggaran DAK 2024 dengan kode rekening 4.2.01.01.03.0010 sebesar Rp210.389.178.000. Dari alokasi anggaran DAK diantaranya diperuntukan pada Pengadaan Perlengkapan Sekolah Papan Tulis Interaktif SMK dengan pagu anggaran sebesar Rp10,8 miliar. Berbagai kejanggalan tercium pada Bidang PSMK dalam proses pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode E-Purchasing untuk anggaran DAK SMK tahun 2024 diatur berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yang landasan utamanya adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Monopoli perusahan untuk pekerjaan di Bidang PSMK tidak terlepas dari pengaturan orang dalam terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga “surga bagi perusahan kukutan yang menerima banyak paket”. Menyikapi hal tersebut, Plt Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Harapan Rakyat Indonesia Maju (LSM Harimau) DPW Jawa Barat, Parman, angkat bicara. Menurutnya, PPK harus menjelaskan bagaimana proses pengadaan antara tanggal pengumuman paket kegiatan dan tanda tangan kontrak dilakukan dihari yang sama, yaitu 13 November 2024. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Papan Tulis Interaktif SMK 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp10,8 miliar dan terkontrak Rp10,5 miliar dikerjakan oleh PT NPI benar atau tidaknya, bahwa perusahan tersebut tidak terdaftar di sistem (SIKaP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Karena secara regulasi, sebuah perusahaan tidak bisa menjadi pemenang di E-Katalog jika tidak terdaftar di sistem dasar LKPP (SIKaP). Berdasarkan informasi yang tersedia PT.NPI bergerak dalam subbidang Konstruksi Umum (General Construction) dan Supplier/Pemasok Barang. "Detail lebih lanjut mengenai sub-bidang perusahaan tersebut meliputi: Konstruksi Umum: Perusahaan ini menyediakan layanan kontraktor dan berfokus pada manajemen proyek konstruksi.Supplier (Pemasok): Perusahaan ini juga berfungsi sebagai pemasok barang/material dengan fokus pada kualitas dan ketepatan," kata Parman kepada KabarSunda, Selasa, 2 Desember 2025. PT NRT yang mendapat empat paket kegiata di Bidang PSMK 2024 dengan jumlah Rp20.380.563.600 terdaftar sebagai penyedia di e-katalog LKPP. Produk-produk mereka, seperti peralatan praktik Injector Cleaner Tester and Analyzer, Tyre Changer, dan Parts Washer, terdaftar dan tersedia di katalog elektronik tersebut, memungkinkan instansi pemerintah untuk melakukan e-purchasing produk-produk mereka. PT HKA terdaftar sebagai penyedia di e-katalog LKPP. Mereka terdaftar dan produk mereka, seperti Raket Badminton, tersedia untuk dibeli oleh instansi pemerintah melalui sistem e-purchasing. Keterdaftaran ini menunjukkan bahwa mereka telah melalui proses verifikasi dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Sementara PT HKA terdaftar sebagai penyedia di e-katalog LKPP  terdaftar produk Raket Badminton sementara mereka mengerjakan:

1. Pengadaan Peralatan Praktik Utama Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan SMK Negeri.
2. Pengadaan Peralatan Praktik Utama Kompetensi Keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar SMK Negeri.
3. Pengadaan Peralatan Praktik Utama Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri dan
4. Pengadaan Peralatan Praktik Utama Kompetensi Keahlian Teknik Alat Berat SMK Negeri

Selain itu, Kata Parman, LSM Harimau minta penjelasan terkait Pelatihan Kursus Singkat/Pelatihan TOEIC (Test Of English for International Communication) Pagu anggaran Rp 7 miliar dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 6.997.790.940, nilai kontrak Rp 6.994.763.945,40 dikerjakan oleh pelaksana PT CGP. Selain tahun 2024, sebelumnya Kegiatan Sertifikasi/Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidikan SMK anggaran APBD perubahan tahun 2022 sebesar Rp 11,8 miliar untuk 6.000 peserta, oleh perusahan yang sama PT CGP yang diduga tidak memiliki workshop ataupun laboratorium bahasa. Proyek ini melibatkan lembaga swasta International Test Center (ITC) yang merupakan perusahaan penyedia layanan pembelajaran, pelatihan, dan sertifikasi internasional dari Amerika yang beroperasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia dengan kantor pusatnya di Plaza Sentral, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan TOEIC (Test Of English for International Communication) untuk para siswa SMK di Jawa Barat ini melibatkan banyak pihak, diantaranya pihak Disdik Jabar, pihak pialang PT.Citra Global Prospexindo (CGP) dan 52 pengelola TUK se Jabar, namun diduga proyek ini Kental korupsi. Bahkan rilis yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat pengangguran tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir paling banyak dialami oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal tersebut, kata Parman disampaikan langsung oleh Plt. Kepala BPS Jawa Barat Darwis Sitorus, jika dibandingkan dengan tamatan jenjang pendidikan lainnya, tamatan SMK adalah yang paling banyak menganggur, yakni 12.81%. Sementara surat konfirmasi tertanggal 21/10/2025 nomor : 03/KS/X/2025 yang ditujukan kepada Kepala Bidang PSMK Disdik Jabar, Dr Drs Edy Purwanto MM, dan PPK Asep Suryadi, tak kunjung dijawab.