Pemkot Bandung Kaji Penerapan WFA ASN,Pelayanan Publik Secara Langsung Dinilai Akan Sulit

KabarSunda.com- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung segera mengkaji skema work from anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara (ASN).

Rencana itu dilakukan dalam rangka untuk mengimplementasikan efisiensi anggaran.

Kajian itu dinilai perlu dilakukan karena WFA dua hari dalam satu pekan itu bisa dilakukan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Namun ada juga yang tidak bisa terutama yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung.

Kepala BKPSDM Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, mengatakan, terkait penerapan WFA tersebut tujuannya memang untuk efisiensi anggaran.

Tetapi harus dilihat dulu jenis pekerjaan yang ada di masing-masing OPD.

“Apakah bisa atau tidak dikerjakan secara remote atau jarak jauh. Kalau kerjaan-kerjaan yang sifatnya administratif, kemudian ada konsultasi yang bisa dilakukan online, dan lain-lain kan itu mungkin,” ujar Adi Junjunan, Rabu,  12 Februai 2025.

Namun, kata dia, sektor kesehatan dan pendidikan akan sulit untuk diterapkan WFA.

Maka harus ada kajian matang untuk menerapkan kebijakan tersebut.

“Kedua, adalah tentang pengukuran kinerja. Apakah kalau itu (WFA) dilakukan, kinerjanya tetap terukur dan si pegawainya juga memang masih disiplin atau tidak,” katanya.

Menurutnya, jika kebijakan tersebut diterapkan harus ada komitmen yang tinggi antara pegawai dengan atasannya agar penerapan WFA tersebut bisa berjalan dengan baik tanpa mengganggu pekerjaan para ASN.

“Misalnya kalau di jam kerja ada request dari atasan, dia tetap harus respons karena kan itu jam kerja bukan jam bebas,” ucap Adi.

Ia mengatakan, terkait WFA ini tentunya berkaitan juga dengan flexible working arrangement (FWA) atau pengaturan kerja yang memberikan pekerja kebebasan untuk menentukan jadwal dan lokasi kerja mereka.

“Jadi harus ada pengaturan bekerja secara fleksibel, di antaranya fleksibel tempat. Nah, kelihatannya kalau melihat dari modus ya, melihat dari kenapa itu dilakukan di BKN, memang kelihatannya kaitan efisiensi,” katanya.