KabarSunda.com- Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (LSM Trinusa) PAC Kota Bandung dalam waktu dekat rencanakan gelar aksi unjuk rasa (Unras) di Dinas Sosial (Dinsos) dan Pemenrintah Kota Bandung (Pemkot Bandung) terkait alokasi anggaran rehabilitasi yang diperuntukan untuk pembinaan anak jalanan (Anjal) dan pengemis jalanan yang dinilai cukup besar.
Menurut Ketua PAC LSM Trinusa Kota Bandung, Rohman Budiman, bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan rehabilitasi anjal dan pengemis serta gelandangan dikota bandung dinilai tidak wajar, bahkan item anggaran ini mencapai milyaran rupiah. Dikatanya,dalam audensi sebelumnya antara LSM Trinusa dengan pihak Dinas Sosial, alokasi anggaran untuk makan siang peserta rehabilitasi anjal dan pengemis mencapai Rp45.000 per box sebelum dipotong pajak. Begitu pula makan malam seharga Rp45.000 per box dan sarapan seharga Rp37.500 per box.
Tidak hanya anggaran untuk mamin, tetapi LSM Trinusa juga menyorot anggaran untuk pengadaan kaos peserta rehabilitasi.“Anggaran ini tidak wajar dan menimbulkan banyak pertanyaan”. kata Rohman kepada KabarSunda.com dibandung,jumat,(24/1).
Lanjut Rohman, “apakah selama tahun 2024 sudah dilakukan rehabilitasi sosial kepada 980 PPKS di UPTD rumah singgah dengan dibekali permakanan,bimbingan spiritual,bimbingan fisik,sosial,pemeriksaan adminduk,aksesibilitas jaminan sosial,akses pendidikan,rujukan ke balai panti,serta penelusuran dan pemulangan ke daerah asal. termasuk adanya program rusunawa untuk gelandangan”?.
Maka untuk itu, kami meminta Penjabat Wali Kota Bandung A Koswara yang saat ini berada di masa akhir tugasnya, untuk segera memanggil Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dan meminta penjelasan terkait pengelolaan anggaran yang dinilai cukup besar, dan apakah Ini sudah dijalankan sesuai rencana kerja Dinsos, hal tersebut penting dilakukan agar tidak ada kecurigaan di masyarakat.
Rohman juga berharap kepada Wali Kota Bandung terpilih untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinsos Kota Bandung. Ia berharap pemimpin baru Kota Bandung dapat memberikan perhatian khusus terhadap Dinas Sosial, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kadisnsos.
“Kalau memang ditemukan dugaan KKN dalam pengelolaan anggaran rehabilitasi, kami mendesak Wali Kota yang baru untuk mencopot Kepala Dinas Sosial Kota Bandung. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik,” tegas Rohman.
Aksi unjuk rasa ini diharapkan dapat membuka ruang dialog antara LSM Trinusa, Pemkot Bandung, dan Dinas Sosial untuk menyelesaikan persoalan ini secara transparan. Masyarakat pun menantikan tindak lanjut dari pemerintah untuk memastikan dana rehabilitasi digunakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan warga Kota Bandung.