Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Berita

Lebih dari 770 Ribu Honorer Tak Terangkut di PPPK 2024

7
×

Lebih dari 770 Ribu Honorer Tak Terangkut di PPPK 2024

Share this article
Ilustrasi tenaga honorer
Example 468x60

Jumlah honorer yang tidak dapat diakomodasi dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 mencapai angka yang signifikan.

Menurut data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat sekitar 1.788.851 honorer yang tercatat dalam database mereka. Namun, formasi yang tersedia untuk rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun ini jauh lebih sedikit.

Example 300x600

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, menjelaskan bahwa jumlah formasi yang telah disiapkan untuk rekrutmen CASN tahun 2024 adalah sebanyak 1,28 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,01 juta formasi dialokasikan untuk PPPK di instansi pusat dan daerah, sementara 278.427 formasi lainnya diperuntukkan bagi CPNS di instansi pusat dan daerah.

Proses pendaftaran CPNS dan PPPK 2024 akan dimulai setelah proses verifikasi dan validasi (verval) rincian formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah selesai. Saat ini, proses verval tengah berlangsung dengan menggunakan aplikasi khusus di laman verif-nonasn.bkn.go.id. Terdapat enam kriteria yang digunakan dalam verval ini, yakni honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Menteri Anas menekankan bahwa penyusunan rincian kebutuhan ASN untuk tahun 2024 telah dimulai sejak 15 Maret hingga 29 Maret 2024, dengan perpanjangan hingga 30 April 2024. Namun, beberapa instansi masih belum menyelesaikan perincian usulan, terutama yang mendapatkan alokasi formasi yang besar.

Untuk mengatasi kendala ini, KemenPAN-RB bersama BKN telah mengadakan rapat pada 17 Mei 2024 untuk membahas formulasi pengangkatan tenaga ASN PPPK berdasarkan hasil verval enam kriteria.

Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menambahkan bahwa BKN melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai tim quality assurance dan penanggung jawab untuk Pokja Kriteria 1, sementara Tim BKN bertanggung jawab untuk Pokja Kriteria 2-6. Distribusi data untuk verifikasi dilakukan secara acak, dan setiap verifikator hanya memeriksa data sesuai dengan pokja masing-masing.

Hasil verval per 17 Mei 2024 menunjukkan bahwa kriteria 2 telah mencapai 89,87%, kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 mencapai 63,33%, kriteria 5 sudah 100%, dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Hasil ini akan menjadi dasar kebijakan pengangkatan PPPK.

Selain itu, KemenPAN-RB telah melakukan uji coba platform digital manajemen ASN pada April 2024 lalu. Uji coba ini melibatkan 6.581 peserta dari 40 instansi. Platform tersebut diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi digital bagi seluruh ASN dan akan diintegrasikan ke dalam Portal Layanan Aparatur Negara.

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *