Langsung ke konten
Global - Leaderboard Header
Jabar Istimewa

Ajukan Enam Raperda, Ini Pendapat Bupati Dony

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengajukan enam Raperda 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, termasuk pemekaran tiga desa baru dan efisiensi APBD 2027.

Redaksi
Bupati Dony saat menghadiri Rapat Paripurna DPDR di Gedung DPRD, Selasa, 17 November 2026.
Bupati Dony saat menghadiri Rapat Paripurna DPDR di Gedung DPRD, Selasa, 17 November 2026.

Kabarsunda- Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan penjelasan atas 6   Raperda Kabupaten Sumedang sebagai tindak lanjut dari program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. 

“Kami menyadari bahwa dalam proses pembahasan ini tentu diperlukan berbagai pandangan, pemikiran, masukan, dan saran yang konstruktif. Pemda Sumedang selalu terbuka terhadap setiap masukan dan penyempurnaan yang disampaikan oleh DPRD, sebagai bagian dari ikhtiar   bersama untuk menghasilkan produk hukum terhadap daerah yang lebih baik, adaptif, dan responsif seperti serta kebutuhan masyarakat,” kata Bupati Dony saat penjelasan atas 6 Raperda Rapat Paripurna DPDR di Gedung DPRD, Selasa, 17 November 2026.

Keenam Raperda tersebut yakni, Raperda pengelolaan barang milik daerah, Raperda pembentukan Desa Galuhpakuan Kecamatan Cimanggung, Raperda pembentukan Desa Pananjung Kecamatan Tanjungsari, Raperda pembentukan Desa Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal, Raperda pencabutan peraturan daerah Kabupaten Sumedang nomor 3 tahun 2019 tentang fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji, dan Raperda tentang pencegahan dan penannggulangan perilaku penyimpangan seksual.

Atas 6 Raperda Kabupaten Sumedang tahun 2026, Bupati mengharapkan dukungan, sinergi dan kerja sama yang baik dari pimpinan serta segenap anggota DPRD dalam melaksanakan pembahasan terhadap 6 Raperda tersebut, sehingga dapat dihasilkan peraturan daerah yangimplementatif, memiliki kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Sumedang atas kerja keras, perhatian dan dukungan serta persetujuan kepada Pemda Sumedang baik berupa Perda, anggaran dan juga pelayanan-pelayanan lainnya.

“Sampai saat ini pembangunan di Sumedang terus berjalan ke arah yang lebih baik lagi. Jalan-jalan dan jembatan semakin banyak kita bangun, irigasi dan sekolah-sekolah semakin banyak kita   bangun diitunjang dengan bantuan revitalisasi dari pusat, kemudian pusat-pusat pelayanan terus kita bangun. Ini tentunya berkat kebijakan anggaran dari DPRD Kabupaten Sumedang,” ucapnya.

Terakhir Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Sumedang dan seluruh SKPD serta masyarakat Kabupaten Sumedang yang telah ikut menyukseskan pilkades digital secara serentak di Kabupaten Sumedang dengan aman, damai lancar dan kondusif.

“Ini bisa berhasil karena kita semuanya hadir menjadi bagian solusi, dan menjadi bagian yang menyukseskan. Ini lah wujud dari kekuatan kebersamaan, selain itu masyarakat Sumedang bisa cepat beradaptasi, bisa cepat melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan zaman,” tutupnya. 

 Pendapat Bupati Sumedang tentang

Raperda APBD tahun anggaran 2027 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan KUA dan PPAS yang telah dispakati antara pemerintah daerah dengan DPRD, 10 Agustus 2026 . 

Dengan prioritas mencantumkan alokasi anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM), mencantumkan alokasi anggaran wajib dan mengikat diantaranya untuk belanja gaji dan tunjangan ASN serta PPPK paruh waktu, alokasi dana desa, alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi kepada pemerintah desa. 

Alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik, menyediakan anggaran jaminan kesehatan nasional untuk masyarakat miskin. Pemenuhan anggaran pengadaan lahan untuk Pusat Pemerintahan Sumedang, dan pembangunan rumah potong hewan.

Dengan telah disetujui bersama Raperda tentang anggaran APBD tahun 2027, Bupati Sumedang mengintruksikan kepada seluruh kepala SKPD agar memanfaatkan alokasi anggaran dengan mempertimbangkan membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, biaya cetak, publikasi dan seminar. “Selain itu mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output dan outcome yang terukur, kemudian melakukan evaluasi secara mandiri oleh kepala SKPD agar pembatasan anggaran tahun 2027 tidak mengurangi pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat,” ujarnya. 

 

 

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua