KabarSunda.com- Wali Kota Bogor Dedie Rachim kembali mendapat PR (pekerjaan rumah).
Setelah dari Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, kali ini Dedie Rachim ketitipan pekerjaan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi memerintahkan Dedie Rachim untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Bogor.
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat sela-sela kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, akan kembali mengusulkan kepada Pemprov Jabar terkait moratorium atau penghentian sementara pemberian izin angkutan antar-kota dalam provinsi (AKDP).
Saat ini, izin operasional AKDP masih menjadi kewenangan Pemprov Jabar.
AKDP sendiri jumlahnya di Kota Bogor terbilang banyak sehingga membuat kemacetan dibeberapa titik.
“Faktanya, di lapangan, jumlah angkutan kota (angkot) dan AKDP semakin tidak terkendali, sehingga sering terjadi persinggungan rute yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik di pusat Kota Bogor,” kata Dedie Rachim, Rabu, 26 Februari 2025.
Selain itu, Pemkot Bogor hingga kini tetap melanjutkan kebijakan penataan angkutan umum melalui program rerouting, konversi, dan reduksi angkot.
Hal itu dinilai cukup berhasil dalam mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah wilayah.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor Marse Hendra Saputra mengatakan, akan kembali bersurat ke Pemprov Jabar terkait AKDP.
“Kami menyadari ada kendala terkait AKDP, karena kewenangannya berada di tangan Pemprov. Oleh karena itu, kami akan kembali bersurat kepada Provinsi agar bisa bersama-sama melakukan penataan terhadap angkutan AKDP,” kata Marse.
Marse menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap titik-titik rawan kemacetan di Kota Bogor.
Program penataan angkot akan terus dilakukan melalui tiga strategi utama, yakni reduksi, konversi, dan rerouting.
Dengan langkah ini, diharapkan permasalahan kemacetan dapat semakin teratasi dan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar.
“Pemkot Bogor terus berkomitmen untuk mencari solusi terbaik guna mengurangi kepadatan lalu lintas, baik melalui regulasi, penataan trayek, maupun sinergi dengan pemerintah provinsi,” tandasnya.
