KabarSunda- Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi secara tegas menghapus anggaran belanja baju dinas dan seragam pegawai.
Demul meminta pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Barat membeli baju seragam menggunakan uang pribadi.
Kebijakan tersebut diambil demi melakukan efisiensi anggaran selama 5 tahun mendatang.
Meski belum dilantik Dedi bahkan telah mengefisiensi anggaran Pemprov Jabar sebanyak Rp 4 triliun.
Banyak anggaran dari APBD dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.
Kini Dedi Mulyadi meminta agar anggaran belanja pakaian dinas juga dihapus.
“Iya gak usah. Kita ini pegawai ini sudah digaji. Bapak tunjangan kurang lebih hitungan saya Rp 25 juta sebulan, masa baju saja mau dibeliin sama negara. Memang bapak anak yatim mau lebaran,” kata Dedi di channel Youtubenya.
Demul bahkan menjahit sendiri baju dinas yang akan dipakainya dalam pelantikan Gubernur Jawa Barat nanti.
“Saya mau dilantik jadi gubernur, bajunya jahit sendiri, saya gak minta dan gak usah diganti. Saya gak tahu (alokasi anggaran),” katanya.
Ia meminta anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat dialihkan untuk belanja pembangunan infrastruktur.
“Duit anggaran baju saya, hapus. Masukin jadi belanja infrastruktur,” katanya.
“Sepatu hapus, saya sudah banyak sepatu. Dasi hapus,” tambahnya.
Dedi Mulyadi mengatakan ia lebih baik membeli sendiri atau menggunakan baju miliknya pribadi.
“Di anggaran rumah tangga gubernur yah, hapus anggaran pakaian dinas gubernur. Beli sendiri, saya di lemari sudah terlalu banyak baju. Yang khusus pengadaan pakaian gubernur hapus, saya sudah punya banyak baju, malah saya bagi-bagiin baju saya,” katanya.
Menurut Dedi, selama ini baju menjadi anggaran yang selalu ada.
“Anggaran baju dinas hapus, kan lumaya tuh kumpulin. Suka nyimpan di dinas itu tuh, tiap kegiatan ada anggaran baju olahraga, makanya trening kepala dinas paling banyak memang saya gak tahu, tahu,” katanya.
Dedi Mulyadi meminta pegawai ASN membeli seragam baik untuk dinas maupun acara menggunakan uang pribadi.
“Seragam ini, seragam itu, hapus dulu, beli baju sendiri. Atau kalaupun harus seragam bikin kaos Rp 100 ribu, masa gak punya kalau kegiatan,” katanya.
Ia menganalogikan ASN yang selalu siap untuk membayar iuran seragam anak dan membelikan laptop untuk anak.
Sedangkan para ASN justru menunggu APBD untuk memenuhi kebutuhannya.
“Logikanya kita bisa iuran untuk anak kita beli seragam di sekolah, masa bapaknya olahraga seragamnya harus dianggarkan. Pegawai problemnya selalu itu, dia punya dari meja kerjanya, tapi meja kerjanya pecah belum ada APBD buat ganti kaca belum diganti tuh kaca,” katanya.
Bukan hanya pakaian dinas, Dedi Mulyadi juga meminta anggaran perjalanan luar negeri dan dalam negeri untuk dihapus.
“Perjalanan luar negeri hapus. Ngapain, ngomong bahas inggris juga gak bisa saya,” katanya.
“Perjalanan dalam negerinya dikurangi, sesuai dengan inpres, potong 50 persen,” tambah Dedi Mulyadi.
Setelah melakukan efisiensi anggaran, Dedi Mulyadi tak akan melupakan anak buahnya.
“Kan sudah mengefisienkan Rp 4 triliun, misal diambil Rp 200 miliar untuk kesejahteraan pegawai gak masalah kan efisein. Gak ada problem,” kata Dedi Mulyadi.
