KabarSunda.com- Dugaan manipulasi dan penggelembungan (mark up) pada penempatan iklan beban promosi umum dan produk bank di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bjb) tahun 2021-2023 Rp 1,1 triliun lebih, terus menuai perhatian.
Ini kali suara lantang datang dari Dedi Heryadi, Koordinator Beyond Anti Corruption (BAC). Dedi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelesaikan penanganan atau lidik dugaan kasus dugaan korupsi di Bank Bjb.
“Karena kelihatannya sudah jelas. Progres kasusnya jelas. Dan bisa diketahui dengan baik oleh KPK. Jadi menurut saya sekarang tinggal mendorong KPK untuk segera menuntaskan dugaan kasus korupsi di Bjb tersebut,” tegas Dedi kepada KabarSunda.com, Kamis (5/12).
Dedi juga meminta KPK mengungkap dan lidik seluruh yang terlibat dalam skandal itu. Baik pihak swasta yang menjadi rekanan, maupun orang Bjb. Termasuk juga kalau ada politisi, dan pemerintahannya yang terlibat dalam skandal itu.
Biasanya, kata Dedi, memang tidak pernah terjadi satu korupsi pelakunya tunggal. Salalu ada yang lain. Minimal dua sampai tiga, seperti ada politisi, pemerintah, bankir, dan pihak rekanannya. “Bankir adalah para pejabat di bank yang memiliki kedudukan kepemimpinan yang lebih tinggi,” terang Dedi.
Menurut dia, kasus anggaran iklan sebenarnya sudah cukup terang benderang, tinggal menunggu KPK. “KPK mungkin punya banyak pekerjaan, sehingga masih agak lambat penyelesaiannya. Dan ini yang disuarakan oleh rekan-rekan media dan kalangan aktivis untuk segera mendorong KPK menyelesaikan agenda kerjaan tersebut,” ujar Dedi.
Termasuk modus terkait periklanan, baik iklan digital atau konvensional, seperti melalui media massa. “Pokoknya semua yang menjadi modus kecurangannya harus diungkap.
Semua aktor yang mungkin terlibat dalam skandal ini. Apakah bankirnya, pemerintahnya atau di politisinya, termasuk rekanan harus diadili kalau memang mereka terlibat,” tegas Dedi.
Penegakan hukum ini, kata Dedi, sangat penting agar memberikan efek jera, terutama bagi Bjb agar kedepan tidak melakukan praktik serupa.
“Kasus ini terjadi saat masa kepemimpinan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang tentu harus diselidiki lebih lanjut, kemungkinan adanya keterlibatan pemerintah dan politisi dalam skandal ini,” beber Dedi.
Selama ini, tambah dia, KPK hanya melakukan penyelidikan terhadap dua komponen utama yang terdiri dari bankir dan rekanan. Padahal, menurut Dedi, KPK harus meneliti lebih lanjut kemungkinan keterlibatan unsur pemerintah dan politisi. Sebab, public tahu bahwa Bjb adalah BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, realisasi beban promosi umum dan produk bank sebesar Rp 820 miliar lebih. Rincian realisasi diantaranya Rp 801 miliar lebih dikelola oleh Divisi Corporate Secretary (Corsec) atas biaya penayangan iklan di media televisi, media cetak dan media online.
penyebaran iklan dilakukan dengan menggandeng enam agensi yang dilakukan penunjukan langsung oleh Bjb. Keenam agensi itu adalah PT CKMB mendapatkan realisasi anggaran untuk media TV 2021 Rp 30.002.847.732.
PT CKSB mendapatkan realisasi untuk media TV tahun 2021 Rp 6.095.826.000, tahun 2022 sebesar Rp 42.157.327.160, tahun 2023 sebesar Rp 30.215.182.252, total Rp 78.468.335.412.
PT AM mendapatkan anggaran untuk media cetak tahun 2021 sebesar Rp 26.363.816.620, tahun 2022 sebesar Rp 35.279.937.015, dan tahun 2023 sebesar Rp 26.835.401.481, total yang diterima PT AM sebesar Rp 88.752.155.116.
PT BSCA mendapatkan anggaran untuk media cetak tahun 2021 sebesar Rp 400.000.000 dan media digital tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 29.464.124.796.
PT CKM untuk media cetak tahun 2021 sebesar Rp 13.641.946.370 dan media digital tahun 2022-2023 sebesar Rp 59.927.268.202.
PT WSBE untuk media cetak tahun 2021-2023 sebesar Rp 32.932.866.392 dan untuk media digital tahun 2021-2022 sebesar Rp 8.300.000.000.
