KabarSunda.com- Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BJB yang digelar Rabu, 16 April 2025, menuai sorotan.
LSM Trinusa DPD Jawa Barat, mendesak para pemegang saham, terutama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham mayoritas, untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap komposisi jajaran Direksi dan Komisaris Bank BJB.
Ketua LSM Trinusa DPD Jawa Barat, Ait M Sumarna mengatakan, pentingnya “cuci gudang” untuk menjaga integritas Bank BJB.
Pasalnya, belakangan ini dunia perbankan nasional dihadapkan pada tantangan serius terkait good corporate governance, termasuk indikasi praktik titipan pejabat, intervensi politik, dan kasus korupsi yang melibatkan sektor perbankan.
Bank BJB sebagai salah satu bank terbesar milik daerah harus menjadi contoh tata kelola yang bersih dan profesional. Karena itu, Trinusa mengeluarkan sederet tuntutan. Berikut tuntutannya:
1.Evaluasi Total Jajaran Direksi dan Komisaris : Segera lakukan pergantian terhadap anggota direksi dan komisaris yang terindikasi terlibat dalam kasus KPK atau memiliki konflik kepentingan. Hindari penempatan “orang titipan” dari pejabat yang sedang berurusan dengan KPK atau dari partai politik tertentu yang dapat merusak independensi bank.
2.Penegasan Netralitas dan Profesionalisme : Bank BJB harus dikelola berdasarkan kompetensi, bukan pertimbangan politik. Penunjukan direksi dan komisaris harus melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel.
Kami mendukung Yusuf Saadudin (PLT Dirut) untuk diangkat sebagai Direktur Utama definitif mengingat pengalamannya yang mumpuni dalam memahami operasional Bank BJB. Namun, proses pengangkatannya harus bebas dari intervensi kelompok tertentu.
3.Realita Perbankan dan Tantangan Bank BJB : Dunia perbankan saat inisemakin kompleks dengan maraknya kasus pencucian uang, penyalahgunaan kredit, dan intervensi politik yang mengancam stabilitas sektor keuangan. Bank BJB sebagai bank milik daerah harus lebih gesit dalam merespons tantangan ini dengan memastikan kepemimpinan yang kuat, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja.
Transparansi dalam RUPST menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik, terutama jika ada isu-isu korupsi atau politisasi yang sempat mencemari reputasi bank.
“Kami berharap RUPST Bank BJB tahun ini tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi momentum reformasi tata kelola demi menjaga aset strategis daerah dan kepentingan masyarakat Jawa Barat. Kami akan terus mengawal proses ini dan siap memberikan masukan konstruktif untuk kemajuan Bank BJB,” tandas Ait kepada KabarSunda pada Rabu, 16 April 2025.
