KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menanggapi dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB).
Kang Dedi sapaannya, menilai dugaan korupsi Bank BJB sudah ranahnya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
“Ya ranahnya kan sudah ranah KPK, kita serahkan sepenuhnya pada KPK,” kata Dedi saat kunjungan kerja di Balai Kota Depok, Selasa, 11 Maret 2025.
Sebagai antisipasi, Direktur Utama (Dirut) Bank BJB sudah mengundurkan diri dan digantikan posisinya oleh orang baru.
Kang Dedi menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) sebagai pemegang saham mayoritas akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank BJB.
Pertama, Pemprov Jabar mengingatkan adanya restrukturisasi di kepengurusan Bank BJB.
“Restrukturisasi nya bukan hanya pada orang yang menjabat, tetapi juga pada struktur jabatannya atau yang disebut dengan perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) nya,” ungkapnya.
Nantinya, perubahan SOTK Bank BJB akan dibuat sangat ramping dan biaya operasionalnya harus diturunkan dari 90 persen ke angka 45 persen.
“Wakil-wakil Dirut tidak mesti ada, jumlah cabang harus dirampingkan,” ungkapnya.
“Nah sehingga orang yang memiliki kecakapan dengan struktur yang ramping, biaya operasional yang efisien, bank akan tumbuh kepercayaan publik nya dengan baik, itu yang akan menjadi fokus kita kedepan,” sambungnya.
Kang Dedi juga menegaskan, meskipun dirinya seorang politisi tidak akan menggunakan kekuatan politik di Bank BJB.
“Bank Jabar murni harus menjadi kekuatan politik perbankan, bukan politik praktis berbasis elektoral bukan, saya ingin itu dan saya pastikan tidak ada satu orang pun yang berasal dari tim sukses saya masuk ke Bank Jabar pasti orang orang profesional,” pungkasnya.
