KabarSunda.com- Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bandung Fidelis Giawa,SH. Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri sumber dana dugaan korupsi berupa penempatan iklan Beban Promosi Umum dan Produk bank Rp1.159.546.184.272,00.
Bukti Keseriusan KPK tangani kasus penempatan iklan Bank BJB dengan melakukan penggeledahan tempat tinggal mantan Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil., ini langkah awal untuk membongkar skandal di Bank BJB, mulai dari dana penempatan iklan sampai kepada permainan pemberian kredit modal kerja kepada perusahan-perusahan yang masuk daftar hitam di Bank Indonesia (BI). Kata Fidelis Giawa,SH kepada KabarSunda,Senin,10 Maret 2025.
Dikatakannya, Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil oleh KPK yang ramai diberitakan hari ini, menunjukkan keseriusan KPK usut korupsi BJB sekaligus ingin menguatkan otoritas nya bahwa kasus korupsi di BJB ini adalah domain atau kewenangan KPK.
Undang-Undang memang menentukan bahwa domain penyidikan korupsi oleh KPK adalah menyangkut penyelenggara negara, terduga pelaku adalah aparat penegak hukum (APH), kasus yang menjadi perhatian publik dan nilai kerugian negara di atas satu milyar.
Dengan menggeledah rumah ridwan kamil, berarti KPK memastikan ada penyelenggara negara yg patut diduga terlibat sehingga kasus ini lebih menjadi otoritas KPK dibanding aparat penegak hukum (APH) lain.
“Berarti sejauh ini ada dua nama yang meneguhkan otoritas KPK mengusut kasus ini yakni Mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang pada saat peristiwa menjabat sebagai Gubernur serta oknum pejabat BPK. Dua jabatan ini secara undang-undang memenuhi kriteria sebagai penyelenggara negara”.
Setelah memastikan otoritas ya, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh KPK adalah mengenai taktik dan teknik penyidikan sehingga tak ada pelaku yang lepas.
Untuk itu KPK harus bisa membaca fenomena yang ada di pusaran kekuasaan gedung sate, diantaranya adalah fenomena kehadiran JABAR QUICK RESPON yang langsung dibekukan oleh PJ Gubernur Bey Mahmudin saat menjabat, serta peran tangan kanan penguasa di Gedung Sate , apakah di biro humas maupun di biro investasi dan BUMD.
Disamping itu perlu memperdalam peran TAP yang berkali kali memicu kontroversi selama Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jawa Barat. Bahkan inisiator patung Bung Karno di Gor Saparua Bandung yang diresmikan Ridwan Kamil diujung kekuasaannya yang kemudian jadi mangkrak, patut disinyalir sebagai bagian dari aliran dana korupsi BJB.
Lebih lanjut, proses tuntas penindakan korupsi dana iklan BJB ini memerlukan kerja sama APH. KPK dapat berbagi peran dengan kejaksaan sehingga tidak ada pelaku yang lolos. KPK dapat saja menyerahkan pengusutan ASN dilingkar gedung sate serta para agensi iklan ke tangan Kejaksaan, sementara KPK fokus pada pengusutan petinggi BJB dan pejabat negara yang terlibat.
Pembersihan anasir korup di lingkar gedung sate ini akan mempermudah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginjeksi spirit kesejahteraan rakyat untuk lima tahun ke depan.
‘Bahkan dikabarkan Mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, selain mempunyai tim TAP dan TAJJ juga punya tim media, diduga tim media inilah yang menjadi ujung tombak dalam kasus penempatan iklan Bank BJB” pungkasnya.
