KPK Sebaiknya Fokus Dugaan Korupsi ke Petinggi Bank BJB dan Penyelenggara Negara  

Kejaksaan Tangani Keterlibatan Swasta, KPK Fokus Petinggi Bank BJB dan Penyelenggara Negara Seperti BPK dan Eksekutif

Kantor Bank BJB Jalan Naripan Bandung.

KabarSunda.com- Dugaan korupsi beban promosi umum dan produk bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) nilainya capai Rp 1.159.546.184.272.

Antara lain berupa beban promosi umum dan produk bank sebesar Rp 820.615.975.948.

Dari realisasi beban promosi umum dan produk bank tersebut, di antaranya Rp 801.534.054.232 dikelola oleh Divisi Corporate Secretary (Corsec) Widi Hartoto.

Dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat terhadap beban promosi umum dan produk bank tahun 2021, 2022 dan semester I 2023 terlampir hanya enam agensi dengan total anggaran Rp 341.889.544.020.

Sementara data laporan ke Kejaksaan Negeri Bandung ada delapan agensi: CV Global Pariwara Nusantara (GPN), Lumiere branding (LB), PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB), PT Antedja Muliatama (AM), PT Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM), PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE), PT BSC Advertising (BSCA) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB).

Ait M Sumarna, Ketua LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) Jabar membongkar peran Widi Hartoto sebagai Divisi Corsec.

Dia menjelaskan Widi menentukan media yang akan menjadi tempat penayangan iklan beserta bujet maksimal.

Hal tersebut disampaikan kepada agensi secara lisan oleh PIC; agensi menyiapkan dokumen penawaran dalam bentuk media plan yang didukung dengan dokumen surat penawaran dari media TV tanpa mencantumkan harga yang ditawarkan oleh media TV.

Media plan memuat daftar program televisi yang akan menjadi spot penayangan iklan, jadwal penayangan dan diskon yang diberikan media TV.

Harga yang disajikan adalah harga yang ditawarkan oleh agensi tanpa dilampirkan harga yang ditawarkan oleh media TV.

Berdasarkan penawaran yang disampaikan oleh agensi, grup humas menyampaikan permohonan izin prinsip kepada Pimpinan Divisi Corsec.

Setelah mendapatkan persetujuan Pimdiv Corsec, PIC menyampaikan persetujuan media plan kepada agensi untuk menayangkan iklan tersebut.

Agensi melakukan pemesanan spot iklan dan menyampaikan materi iklan kepada media.

Atas penayangan tersebut agensi mendapatkan bukti penayangan berupa logproof dan selanjutnya agensi melakukan penagihan kepada Bjb sesuai dengan harga yang tertera pada media plan yang disiapkan oleh agensi, yang didukung dengan dokumen bukti penayangan logproof.

Ait menambahkan, Surat nomor 33a/PDTT_BJB/Terinci/11/2023 tanggal 22 November 2023 dan Surat Nomor  67a/PDTT_BJB/Terinci/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 kepada PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) media TV tahun 2021 Rp 6.095.826.000, tahun 2022 Rp 42.157.327.160, tahun 2023 Rp 30.215.182.252. Totalnya Rp 78.468.335.412.

Surat Nomor 33b/PDTT_BJB_Terinci/11/2023 tanggal 22 November 2023 dan Surat Nomor 67b/PDTT_BJB_Terinci/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 kepada PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) media TV  tahun 2021 Rp 30.002.847.732.

Surat Nomor 68a/PDTT_BJB/Terinci/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 dan Surat Nomor 110a/PDTT_BJB/Terinci/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 kepada PT Antedja Muliatama (AM) Media Cetak (2021) Rp 26.636.816.620 (2022) Rp.35.279.937.015 (2023) Rp 26.835.401.481, total Rp 88.752.155.116.

Surat Nomor 68b/PDTT_BJB/Terinci/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 dan Surat Nomor 110b/PDTT_BJB/Terinci/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 kepada PT Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM) Media Cetak tahun 2021 Rp 13.641.946.370, Media Digital tahun 2022 Rp 34.138.261.804, tahun 2023 Rp 25.789.006.398, total Rp 59.927.268.202.

 Surat Nomor 68c/PDTT_BJB/Terinci/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 dan Surat Nomor 110c/PDTT_BJB/Terinci/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 kepada PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Media Cetak 2021 Rp 6.630.702.340, (2022) Rp 16.086.829.064, (2023) Rp 10.215.334.988 dan untuk  Media Digital tahun 2021 Rp 7.700.000.000, tahun 2022 Rp 600.000.000, jumlah keseluruhan Rp 41.232.866.392.

Surat Nomor 68d/PDTT_BJB/Terinci/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 dan Surat Nomor 110d/PDTT_BJB/Terinci/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 kepada PT BSC Advertising (BSCA) Media Cetak tahun 2021 Rp 400.000.000 untuk Media Digital tahun 2022 Rp 16.264.124.800 dan tahun 2023 Rp 13.199.999.996, total Rp 29.464.124.796.

Sementara dua agensi dalam pemeriksaan BPK tidak terlampir  CV Global Pariwara Nusantara (GPN) dan Lumiere Branding (LB).

Untuk itu, kata Ait, KPK jangan terfokus melakukan pemeriksaan pada anggaran Rp 341.889.544.020, tapi periksa semua anggaran Rp 1.159.546.184.272.

Dugaan Keterlibatan Oknum BPK

Ait mengatakan, jika KPK tidak menemukan indikasi keterlibatan pejabat negara atau aparat penegak hukum dalam kasus ini, maka korupsi dana iklan BJB seharusnya bukan menjadi ranah KPK.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar KPK melimpahkan penanganan kasus ini ke kejaksaan atau kepolisian yang memiliki wewenang penyidikan atas kasus tersebut.

“Jika ada keterlibatan aparat negara, khususnya oknum anggota BPK, maka KPK harus berani menindak tegas,” tandas Ait.

“Dalam hal ini, KPK bisa merekomendasikan penyidik kejaksaan atau kepolisian untuk menyelidiki pihak agensi yang terlibat, sementara KPK fokus pada para petinggi BJB dan oknum penyelenggara negara yang terlibat dalam kasus ini,” ujarnya.

Aanalisis sementara dari LSM Trinusa, lanjut Ait, bahwa modus korupsi dana iklan diduga melibatkan sindikasi antara pejabat bank, pihak ketiga, dan kemungkinan besar pejabat di lingkungan Gedung Sate.

Selama kepemimpinan Ridwan Kamil (RK) sebagai Gubernur Jawa Barat, diketahui ada lembaga khusus yang menangani dan menampung dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan, termasuk BJB.

Lembaga tersebut, kata Ait, sengaja dibentuk oleh RK. Untuk itu, pejabat tertentu di Gedung Sate dinilai layak untuk diperiksa oleh penyidik kejaksaan guna memastikan apakah ada aliran dana korupsi yang melibatkan mereka.

“Kami berharap kasus ini diusut secara menyeluruh dan transparan, tanpa tebang pilih. KPK, kejaksaan, dan kepolisian harus berani mengungkap aktor-aktor utama di balik dugaan korupsi dana iklan BJB ini, apakah KPK akan menindaklanjuti rekomendasi kami dari LSM Trinusa atau tetap menangani kasus ini sendiri. Namun yang jelas publik menantikan perkembangan lebih lanjut dari penyelidikan yang tengah berlangsung,” pungkasnya.