KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendesak PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk segera menghentikan aktivitas alih fungsi lahan di kawasan Puncak, Bogor.
Desakan ini disampaikan Dedi menyusul dampak banjir yang melanda wilayah tersebut pada Minggu, 2 Maret 2025.
Dedi menuturkan, meluapnya Sungai Jayanti di kawasan Cisarua, Puncak, Bogor, merupakan hal yang aneh.
Ia mengaku belum tahu penyebab meluapnya Sungai Jayanti, namun ia menyinggung PTPN agar segera menghentikan alih fungsi lahan.
Menurut data yang diperoleh Dedi, lebih dari 1.000 hektar lahan perkebunan teh di Puncak telah mengalami alih fungsi, yang berpotensi merusak ekosistem dan meningkatkan risiko bencana alam.
“Saya minta kepada PTPN untuk menghentikan segala bentuk alih fungsi lahan di Puncak. Data kami menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 hektar sudah mengalami alih fungsi. Jangan hanya berfokus pada kepentingan ekonomi semata,” ujar Dedi melalui akun Instagramnya @dedimulyadi71, pada Senin 3 Maret 2025.
Dedi menjelaskan bahwa pohon teh di Puncak ditanam sejak masa kolonial Belanda, tidak hanya untuk tujuan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya konservasi dan perlindungan lingkungan.
Ia menekankan bahwa keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama, mengalahkan keuntungan ekonomi jangka pendek.
“Kami meminta sekali lagi agar semua aktivitas alih fungsi lahan di Puncak dihentikan. Konservasi lingkungan jauh lebih penting daripada keuntungan ekonomi,” tegasnya.
Sebagai langkah selanjutnya, Dedi mengungkapkan rencananya untuk segera mengundang seluruh jajaran PTPN dan Perhutani guna membahas langkah-langkah perbaikan lingkungan di Jawa Barat.
“Kami akan memanggil PTPN dan Perhutani untuk bersama-sama memperbaiki alam Jawa Barat. Komitmen untuk kepentingan bangsa harus dimulai dengan menjaga alam dan lingkungan,” tutupnya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mencatat sebanyak 28 desa di 16 kecamatan mengalami bencana hidormeteorologi setelah hujan mengguyur Bogor pada Minggu, 2 Maret 2025. Banjir juga menyebabkan satu orang meninggal.
Solusi untuk Pergeseran Tanah di Tasikmalaya
Selain itu, Gubernur Dedi Mulyadi juga menyoroti bencana pergeseran tanah yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya.
Sebanyak 92 kepala keluarga terdampak, dengan 55 rumah mengalami kerusakan berat serta dua sarana ibadah yang ikut terdampak.
Saat ini, 45 kepala keluarga mengungsi di kantor desa, sementara 43 lainnya memilih tinggal di rumah kerabat terdekat.
Untuk mengurangi risiko kejadian serupa di masa mendatang, Gubernur mengusulkan perubahan desain hunian masyarakat dari rumah tembok ke rumah panggung, seperti yang diterapkan di kampung-kampung adat.
Rumah panggung dengan konstruksi yang tepat dapat lebih adaptif terhadap kondisi tanah yang labil.
Selain itu, perlu dipastikan fasilitasnya tetap lengkap dan nyaman bagi masyarakat
Saat ini, Pemda Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial dan BPBD Jabar telah turun ke lokasi untuk memberikan bantuan logistik, termasuk air bersih dan toilet portabel.
“Kami memastikan kebutuhan warga terdampak, terutama kebutuhan pokok untuk sahur dan buka puasa selama Ramadan, tetap terpenuhi,” ujar Dedi Mulyadi.
Gubernur juga berharap warga yang terdampak bersedia direlokasi ke lahan yang telah disiapkan oleh pemerintah desa, demi keselamatan dan keberlangsungan hidup mereka.
