KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak akan memberikan stimulus kepada kabupaten/kota yang membelanjakan APBD-nya untuk pembelian mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupatinya atau wali kota dan wakil wali kotanya.
Hal itu diungkapkan Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi), saat melakukan pertemuan bersama para Sekda dan kepala Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Barat yang diunggah di kanal YouTubenya, Sabtu, 15 Februari 2025.
“Kita juga tidak akan memberikan stimulus bagi para bupati dan wakil bupati yang tetap memakai mobil dinas baru,” kata Dedi Mulyadi disela-sela pembahasan program-program prioritas yang dipaparkan Sekda Jabar, Herman Suratman.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota yang tetap membelanjakan APBD-nya untuk mobil dinas baru, menujukkan mereka tidak mempunyai keinginan untuk membuat rakyatnya maju dan sejahtera.
“Artinya ia tidak punya keinginan untuk rakyatnya maju, ia lebih mementingkan dirinya sendiri. Biar rakyat yang menilai,” tutur KDM.
Tak hanya itu, Dedi Mulyadi juga minta kepada Sekda untuk menanyakan daerah mana saja yang belum dan sudah membelanjakan dana APBD-nya untuk pembelian mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupatinya atau wali kota dan wakil wali kotanya.
Namun saat itu, semua yang hadir di acara yang digelar di kediaman KDM di Lembur Pakuan, Subang, tak ada yang menjawab secara jelas. Padahal Sekda Jabar sudah menanyakakan secara langsung dalam forum tersebut.
Akhirnya, KDM pun mengunngkapkan bahwa pemimpin itu harus menjadi contoh tauladan bagi bawahannya dan masyakarat yang dipimpinnya.
Dedi Mulyadi menyebut bahwa dirinya berupaya memberikan contoh dengan melakukan berbagai efisiensi pada pos anggaran untuk kebutuhannya sebagai seorang gubernur.
Bahkan kondisi tersebut diakuinya membuat tim transisi merasa rikuh.
Karena saat itu Dedi Mulyadi menunjukkan pos anggaran perjalanan dinas luar negerinya sebesar Rp 1,5 milar dicoret, anggaran baju dinas Rp 152 juta dicoret, dan anggaran perjalanan dinas B sebesar Rp 1,9 miliar dikurangi menjadi Rp 700 juta saja.
“Nah, saya nanti akan melakukan itu pada taraf bupati/wali kota (termasuk wakil bupati/wakil wali kota). Kan harus (jadi) tauladan,” ucap KDM.
Tak hanya itu, Dedi Mulyadi pun akan mengecek langsung anggaran biaya untuk operasional rumah dinasnya, jika ada yang tidak perlu akan dicoret, dan jika terlalu besar akan dikurangi.
“Terus saya lihat lagi biaya untuk rumah dinas saya, akan saya lihat komponennya apa saja dan Sebagian akan saya coretin yang dirasa tidak perlu,” kata KDM.
“Jadi mulai hari ini di APBD itu harus dilihat, kalau terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, saya yang akan mengevaluasi di perubahan. Saya kan Gubernur punya kewenangan karena mewakili pusat untuk membawa misi agar pembangunan yang lebih baik, karena sudah dikasih contoh dari atas,” papar Dedi Mulyadi menegaskan.
Penegasan KDM terkait tidak akan memberi stimulus kepada kepala daerah dan wakilnya yang memakai mobil dinas baru terungkap di menjelang akhir pertemuan.
Seperti yang terungkap dalam unggahan rekaman video di YouTubenya, saat itu Sekda Jabar, Herman Suratman akan mengakhiri pertemuan.
Ketika itu Herman mengingatkan para Sekda dan kepala Bappeda bahwa gubernur mengatakan provinsi ini agregat dari kabupaten/kota demikian juga kabupaten/kota agregat dari kecamatan juga desa.
“Artinya untuk mewujudkan Jabar Istimewa, tentu kita harus mengupayakan kabupaten/kota -nya istimewa, kecamatan-kecamatannya istimewa, dan desa-desanya juga istimewa,” kata Herman.
Sekda Jabar juga menyatakan bahwa pihaknya akan segera mendesign perjanjian-perjanjian kinerja antara provinsi dengan kabupaten/kota untuk pembangunan yang menjadi prioritas, sesuai dengan yang disampaikan oleh gubernur.
“Contohnya perbaikan jalan. Provinsi akan perbaiki jalan provinsi yang ada di wilayah kab/kota, tapi kab/kota nya pun harus memperbaiki jalan yang menjadi kewenangan kab/kota,” ucap Herman.
Di momen ini, KDM permisi minta mic kepada Sekda, lalu menyatakan, “Kita juga tidak akan memberikan stimulus bagi para bupati dan wakil bupati yang tetao memakai mobil dinas baru. Artinya ia tidak punya keinginan untuk rakyatnya maju,ia lebih mementingkan dirinya sendiri. Biar rakyat yang menilai”.
Selanjutnya KDM memberikan pernyataan seperti yang sudah disampaikan di awal artikel.
Mengakhiri pertemuan tersebut, Sekda Jabar, Herman Suratman menegaskan kembali untuk penjabaran APBD 2025 Provinsi Jabar dan meminta bantuan keuangan dari provinsi untuk ditahan dulu kecuali yang mandatory atau wajib.
“Jadi penjabaran APBD 2025 kami sudah distribusikan, dan mohon bapak/ibu, Bantuan keuangan yang dari provinsi agar ditahan dulu, kecuali yang madatory seperti PBI (Penerima Bantuan Iuran). Yang lainnya ditahan dulu, nanti akan menyesuaikan dengan agenda perubahan dan teknisnya nanti akan dijelaskan oleh kepala BPKD dan kepala BPKT kabupaten/kota,” kata Herman.
