KabarSunda.com- Pernyataan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin yang mengatakan prilaku oknum ormas yang kerap mendatangi perusahan di kawasan industri dapat merusak iklim invetasi di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di bandung. Berikut penjelasannya :
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang membuat resah investor serta pengusaha yang berencana berinvestasi di wilayahnya. Hal ini disampaikan Bey saat konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung,Selasa (11/2).
Ia menilai bahwa perilaku oknum ormas yang kerap mendatangi perusahaan di kawasan industri dapat merusak iklim investasi di Jawa Barat. Bey menambahkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, investor mungkin akan urung menanamkan modalnya di Jawa Barat.
Pernyataan Pj Gubernur Jabar mendapat reeaksi dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) Panji Ilham Haqiqi, menurutnya, pernyataan Pj Gubernur Jabar, akan memantik kondisi tidak kondusif dilapangan.
Di Jawa Barat ini apa yang kurang dari sisi pengamanan, mulai dari TNI/Polri yang siap siaga didalam memberikan rasa aman ditengah masyarakat, kalau investor urung masuk Jawa Barat bukan berharti ormas yang dikambing hitamkan.kata Panji Kepada KabarSunda.com di Bekasi,Selasa(11/2)
Menurutnya, yang sangat membahayakan di Republik ini adalah oknum pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.”Membahayakan adalah pejabat yang korupsi” Karena masalah keamanan bisa diatasi oleh aparat penegak hukum TNI/Polri.
Sebaiknya,kata Panji, Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin bicara tentang kasus Bank Pembangunan Darah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) karena skandal kasus ini ratusan miliar.
Bahkan menurut Panji, Bank BJB lebih memilih meminjamkan dananya ke luar Jawa Barat dan Banten yaitu Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (Kredit Macet) yang besarnya Rp550 Miliar, ini yang menjadi salah satu penyebab kelangkaan permodalan bagi masyarakat lokal Jawa Barat dan Banten.
Kasus ini perlu disidik oleh APH, sebab, ada keanehan didalam memberikan kredit modal kerja tanggal 16 Maret 2020, berupa Permohonan fasilitas KMK, cash loan, LC Impor/SKBDN Omnibus, total pengajuan sebesar Rp300.000.000,00.
Tanggal 24 Maret 2020, diketahui bahwa rencana pengajuan total sebesar Rp300.000.000,00 tersebut, bertujuan untuk kebutuhan modal kerja dikarenakan PT SRI berencana meningkatkan pasar penjualan lokal dan meningkatkan penjualan untuk instansi pemerintah. Selain itu, PT SRI terus melakukan expansi pasar untuk pakaian militer dimana proyeksi penjualan meningkat kurang lebih sebesar 15% di tahun 2020.
Sedangkan Pandemi Covid-19 tanggal 31 Desember 2019 Wuhan, Hubei, Republik Rakyat Tiongkok dan masuk ke Indonesia Januari-Februari 2020 inilah keanehan yang saya maksut. Selanjutnya PT SRI mendapatkan fasilitas KMK dari bank bjb dengan perjanjian kredit nomor 1 tanggal 2 April 2020 plafond sebesar Rp200.000.000.000,00, jangka waktu 12 bulan, dengan suku bunga 9,58% per tahun, angsuran bunga dibayar per bulan, pelunasan kredit/penurunan baki debit dilakukan sesuai dengan promissory notes (janji bayar).
Pinjaman tersebut terbagi dalam cash loan dan non cash loan (KMK R/C Switchable Non Cash Loan), dengan pembagian cash loan sebesar Rp200.000.000.000,00 sublimit non cash loan sebesar Rp50.000.000.000,00 kredit bersifat revolving, dengan jaminan bersifat clean basis.
Pada tanggal 8 Oktober 2020 dilakukan addendum perjanjian terdapat penambahan nilai pinjaman sebesar Rp350.000.000.000,00 dengan suku bunga 9,58% per tahun, angsuran bunga dibayar perbulan, pelunasan kredit/penurunan baki debit dilakukan sesuai dengan promissory notes (janji bayar), dengan jenis kredit KMK R/C Switchable Non Cash Loan dan bersifat revolving dan jaminan bersifat clean basis.
Dugaan skandal korupsi Bank bjb pada tahun 2021, 2022 dan Semester 1 2023 telah merealisasikan beban promosi sebesar Rp1.159.546.184.272,00. realisasi tersebut antara lain berupa beban promosi umum dan produk bank sebesar Rp.820.615.975.948,-.
Dari realisasi beban promosi umum dan produk bank tersebut, diantaranya sebesar Rp.801.534.054.232,00 dikelola oleh Divisi Corporate Secretary (Corsec) biaya penayangan iklan di media televisi, media cetak dan media online melalui kerjasama dengan enam agensi seluruhnya sebesar Rp.341.889.544.020,00.
Korupsi di kalangan pejabat dan kebijakan perbankan yang tidak mendukung pengusaha lokal dapat menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial yang pada gilirannya memicu munculnya premanisme.
Kasus Bank BJB yang lebih memilih menyalurkan pinjaman ke luar daerah menunjukkan kurangnya dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, termasuk melalui cara-cara yang tidak legal.
“Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Selain penegakan hukum terhadap tindakan premanisme, pemerintah daerah juga harus fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan memastikan bahwa kebijakan perbankan mendukung pengusaha daerah. dengan demikian, akar masalah dapat ditangani, dan stabilitas ekonomi serta sosial dapat terwujud”.pungkasnya.
