KabarSunda.com- Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) Panji Ilham Haqiqi. Dia mengatakan bahwasanya kemarin DPD Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) Jawa Barat melakukan aksi demontrasi ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi manipulasi dan penggelembungan (mark up) pada penempatan iklan beban promosi umum dan produk bank tahun 2021-2023 sebesar Rp 1.159.546.184.272.
Realisasi beban promosi umum dan produk bank sebesar Rp 820.615.975.948, rincian realisasi diantaranya Rp 801.534.054.232 dikelola oleh Divisi Corporate Secretary (Corsec) atas biaya penayangan iklan di media televisi, media cetak dan media online melalui kerjasama dengan enam agensi sebesar Rp341.889.544.020,-.
Permasalahan kerjasama antara Bank Bjb dan enam agensi realisasi beban promosi umum dan produk bank dengan anggaran sebesar Rp341.889.544.020,sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menetapkan lima orang tersangka.” Nama nama tersangka belum diumumkan KPK secara resmi”.kata Panji Kepada KabarSunda.com,senin,(10/2).
Selain permasalahan realisasi beban promosi umum dan produk bank, kita juga melakukan investigasi dan menemukan produk finansial dalam artian bidang ekonomi yang berkaitan dengan keuangan mencakup bagaimana mengatur pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi untuk mencapai tujuan tertentu, namun pinjaman ke Bank Bjb kita temukan tanpa agunan dan ini sudah diketahui oleh internal bank bjb.
Lanjut Panji, masyarakat harus tahu, bahwa saham Bank Bjb ini milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kab/Kota se Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Banten, hanya 24% milik publik. Ketika Bank Bjb memberikan kredit modal kerja kepada perusahan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sebesar Rp550 Miliar tanpa agunan ini yang dipertanyakan masyarakat jawa barat.
Ironisnya, kata Panji, perusahan yang mendapatkan kredit modal kerja dari bank bjb itu beralamat di Jawa Tengah, bukan Jawa Barat atau Banten. Makanya ketika kredit ini macet, tentu akan berdampak pada tumbuhnya perekonomian di Jabar dan Banten.
Panji juga mengingatkan masyarakat Jawa Barat dan Banten agar terus melakukan kontrol terhadap aset aset milik pemerintah Jabar dan Banten, karena ini sudah menjadi tanggungjawabnya kedepan.
”Apalagi sekarang UKMK kita lagi terpuruk. Susahnya mencari pinjaman modal kepada pihak perbankan,namun disis lain Bank Bjb memberikan pinjaman modal kerja kepada perusahan diluar Jawa Barat dan Banten sebesar Rp550 Miliar” pungkasnya.
