Kabarsunda.com-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang saat ini tengah menangani dua kasus dugaan pelanggaran netralitas oleh aparatur sipil negara (ASN) yang berkaitan dengan kampanye Pilkada 2024. Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, menyatakan bahwa kedua pelanggaran tersebut terjadi di waktu yang berbeda, dan saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan. “Kasus ini tengah kami tangani, dan kami sedang melakukan verifikasi lebih lanjut,” ujar Arief melalui sambungan telepon pada Kamis (07/11).
Menurut Arief, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kedua Aparatur Sipil Negara tersebut berbeda-beda. Salah satu Aparatur Sipil Negara yang merupakan pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, terlibat dalam ketidaknetralan melalui media sosial dengan memberikan tanda suka pada unggahan salah satu pasangan calon. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ASN tersebut mendukung salah satu pasangan calon, yang dapat merusak prinsip netralitas yang harus dipegang oleh setiap ASN, terutama dalam masa Pilkada. Sementara itu, ASN lainnya, yang berprofesi sebagai guru di sebuah SMA Negeri di Semarang, diketahui menghadiri acara kampanye pasangan calon. Kehadiran tersebut dianggap tidak netral karena menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan politik, yang seharusnya tidak dilakukan oleh ASN selama masa Pilkada.
Kedua Aparatur Sipil Negara ini kemudian akan dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional 1 Yogyakarta untuk proses lebih lanjut. Bawaslu Kota Semarang hanya memiliki kewenangan untuk melaporkan kasus tersebut kepada BKN, sementara keputusan apakah kedua ASN tersebut benar-benar melanggar netralitas atau tidak akan ditentukan oleh BKN. “Kami hanya melaporkan temuan ini ke BKN, dan mereka yang akan memutuskan langkah selanjutnya,” jelas Arief. Dengan demikian, keputusan akhir mengenai pelanggaran ini berada di tangan BKN, yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan apakah kedua ASN tersebut akan diberikan sanksi atau tidak.
Arief Rahman menambahkan bahwa Bawaslu Kota Semarang menanggapi kasus ini dengan serius, mengingat pentingnya menjaga netralitas ASN dalam proses Pemilu dan Pilkada. Netralitas ASN merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada seluruh ASN di wilayah tersebut untuk tetap menjaga netralitas mereka selama masa Pilkada. Hal ini menjadi sangat penting karena ASN memiliki pengaruh yang besar di masyarakat, sehingga keberpihakan ASN pada salah satu pasangan calon dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada.
Bawaslu Kota Semarang juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap ASN selama masa Pilkada ini, termasuk pengawasan terhadap aktivitas di media sosial. Dalam era digital saat ini, media sosial sering digunakan sebagai platform untuk menyampaikan dukungan politik secara terbuka, namun hal ini menjadi tantangan bagi ASN yang harus menjaga sikap netral. Bawaslu menyadari bahwa media sosial dapat menjadi salah satu jalur yang digunakan oleh ASN untuk secara langsung atau tidak langsung menunjukkan dukungan politik mereka, sehingga pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh ASN akan ditingkatkan untuk mencegah potensi pelanggaran netralitas.
Menjaga netralitas ASN dalam proses pemilu bukan hanya penting bagi keberlangsungan demokrasi, tetapi juga bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Dengan bersikap netral, ASN dapat menunjukkan komitmen mereka dalam melayani seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang politik atau kepentingan tertentu. Oleh karena itu, menjaga netralitas ASN dalam setiap tahapan pemilu menjadi salah satu prioritas utama Bawaslu, khususnya di Kota Semarang, agar proses Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Diharapkan agar semua ASN di Kota Semarang dapat lebih berhati-hati dalam bertindak, baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Netralitas ASN akan memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan adil, jujur, dan terpercaya, serta menghasilkan pemimpin yang dipilih murni oleh masyarakat tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari aparatur pemerintahan. Dengan demikian, kualitas demokrasi di Kota Semarang dan Indonesia pada umumnya dapat terus meningkat, serta menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat.
