KabarSunda.com- Mengawali kinerjanya di awal Februari 2025, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi mengurai sederet Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bakal dipangkas.
Satu di antara alasannya memangkas APBD Jabar 2025 itu sebagai respons imbauan Presiden Prabowo Subianto agar APBD di tiap daerah dikurangi demi efisiensi.
Terkait arahan dari Presiden Prabowo tersebut, Dedi Mulyadi menyetujuinya.
Dedi Mulyadi mengaku memang sudah menyiapkan rencana terkait pemangkasan anggaran agar bisa lebih memaksimalkan pembangunan untuk masyarakat.
Di sisi lain, saat mengetahui perbandingan APBD tahun-tahun sebelumnya, Dedi Mulyadi sentil era kepemimpinan periode sebelumnya yang sempat diemban Ridwan Kamil.
Melalui wawancara di kanal Youtube televisi Tv One News, pria yang karib disapa Kang Dedi itu menjabarkan empat rencana besarnya untuk warga Jawa Barat selama ia memimpin lima tahun mendatang.
Hal pertama yang akan dibangun oleh Kang Dedi usai memangkas APBD yang tak perlu adalah memperbaiki jaringan transportasi di setiap wilayah Jawa Barat.
“Sebelum Impres turun, kita sudah melakukan langkah-langkah orientasi perubahan struktur anggaran di Jawa Barat. Dengan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasarnya itu masyarakat membutuhkan jaringan transportasi darat, laut yang memadai yang itu harus bisa dinikmati secara merata di seluruh wilayah tanpa ada disparitas,” kata Dedi Mulyadi, Kamis (30/1/2025).
Selanjutnya, Dedi bakal meningkatkan akses pendidikan hingga jaringan listrik di wilayah Jawa Barat.
Kang Dedi juga berambisi untuk melakukan pemerataan fasilitas kesehatan di Jabar terutama di pelosok.
Kedua, Jawa Barat harus dipastikan seluruh masyarakatnya mendapat akses pendidikan gratis sampai tingkat SMA/SMK.
Ketiga, Jawa Barat dipastikan seluruh masyarakatnya mendapatkan jaringan listrik 100 persen.
“Keempat, Jawa Barat harus dipastikan seluruh masyarakatnya mendapatkan akses kesehatan yang memadai dari mulai tingkat puskesmas sampai rumah sakit rujukan,” imbuh Dedi Mulyadi.
Karenanya guna mewujudkan seluruh rencananya itu, Kang Dedi ingin mewujudkan pemerintahan di Jabar yang peka terhadap APBD yang tidak perlu.
“Seluruh aspek yang menjadi kebutuhan dasar itu bisa diwujudkan dengan pemerintahan yang mampu bisa membaca alokasi anggaran mana yang diperlukan. Begitu saya terpilih kemudian mendekati pelantikan, saya mencoba untuk bertemu PJ Gubernur, Pak Bey menyiapkan tim transisi,” akui Kang Dedi.
Terlebih diungkap Dedi Mulyadi, ia melihat adanya pemborosan dalam APBD di periode sebelumnya.
Dalam uraiannya itu, Kang Dedi pun mengkritik anggaran di periode lalu yang menurutnya tidak menguntungkan masyarakat Jabar.
“Ditemukan sejumlah alokasi anggaran yang tidak tepat dan terkesan pemborosan dari waktu ke waktu dengan jumlah yang fantastis,” pungkas Dedi Mulyadi.
Diungkap Dedi, ada tiga anggaran di APBD Jabar periode lalu yang bakal ia pangkas dan siasati.
Pertama adalah terkait anggaran untuk pendidikan.
Ditegaskan Dedi Mulyadi, seluruh anak di Jawa Barat harus mendapatkan pendidikan gratis hingga tingkat menengah atas.
Lantaran hal itu Kang Dedi bakal memangkas anggaran terkait TIK di setiap sekolah dan dialihkan untuk pendidikan.
“Misalnya di Dinas Pendidikan, yang dibutuhkan RKB dengan kelengkapan bangku, guru, hanya ada angka Rp60 miliar seprovinsi Jawa Barat. Sedangkan anggaran untuk TIK untuk sekolah Rp750 miliar. Itu contoh loh, dari pos itu aja saya sudah dapat Rp750 miliar,” ujar Kang Dedi.
Hal kedua terkait anggaran yang bakal diubah Kang Dedi adalah terkait dana hibah.
Untuk diketahui, dana hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan pemerintahan.
“Kedua, di Jawa Barat masih banyak jalan yang rusak, rakyat tidak mendapatkan akses jalan, tapi angka hibah provinsi Jawa Barat, hibah ini menurut saya dianggap tidak penting dan tidak menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi itu mencapai Rp500 miliar, sebelumnya sempat mencapai Rp3,5 triliun,” pungkas Kang Dedi.
Berikutnya, Dedi bakal tegas soal dana bagi hasil pajak kendaraan.
Sebab dari dana tersebut kata Dedi, ia bisa melakukan pemaksimalan supaya akses jalan serta transportasi bisa dikembangkan.
“Ada dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, itu kan merupakan pajak yang dibayarkan oleh pengguna kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat agar dia mendapat layanan transportasi darat yang memadai. Saya instruksikan agar dana bagi hasil kendaraan bermotor antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota agar digunakan untuk transportasi darat dan air,” ucap Dedi.
Tak cuma di darat, Dedi akan membangun landasan pesawat di beberapa titik di wilayah pantai guna penanggulangan bencana.
Selain itu, Dedi juga bakal mengupayakan terwujudnya pembangkit listrik tenaga sampah di Jawa Barat.
“Kami membuat target di 2026 seluruh rakyat Jawa Barat sudah terintegrasi seluruh layanan publiknya, baik transportasi darat, layanan pendidikan, layanan kesehatan,” tegas Dedi.
Selain dari anggaran pendidikan dan hibah, Dedi juga bakal memotong besar-besaran APBD untuk Gubernur yakni dirinya.
Berikut adalah rincian APBD yang bakal dipangkas:
* Anggaran beli mobil untuk Gubernur dan Wakil Gubernur: Rp3,4 miliar
* Anggaran untuk operasional Gubernur dan Wakil Gubernur: Rp459 miliar
* Anggaran TIK untuk sekolah: Rp750 miliar
* Anggaran dana hibah: Rp500 miliar
