KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi sempat tercengang mengetahui memiliki kewajiban membayar cicilan hutang hasil pinjaman ke Pemerintah Pusat sebesar Rp 3,4 triliun.
Dedi Mulyadi juga seolah baru mengetahui bahwa uang pinjaman tersebut juga dipakai untuk membangun Masjid Al Jabbar.
Kini selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi berkewajiban membayar cicilan hutang peninggalan Ridwan Kamil.
Fakta ini terungkap dalam rapat Dedi Mulyadi bersama stafnya.
Ia menggali informasi pengeluaran yang wajib dibayar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari APBD.
Satu di antaranya yakni pemeliharaan Masjid Al Jabbar.
“Masjid Al Jabbar biaya pemeliharaan per tahun berapa ?” tanya Dedi.
“Hah? Sampai saya selesai? Saya gak minjam tapi tiba-tiba punya duit. Tapi tanggung jawab pemerintah. Dulu dipakai apa ?” kata Dedi.
Dijelaskan stafnya, hutang dipakai untuk pembangunan infrastruktur yang meliputi jalan, pengairan, air limbah, permukiman, ruang terbuka hijau, sarana peribadatan, revitaslisasi pasar.
Selain itu, Masjid Al Jabbar juga termasuk pembangunan yang memakai dana hutang tersebut.
“Masjid Al Jabbar dari dana PEN? Jadi Al Jabbar itu dibangun dari dana pinjaman sebagian? Berapa yang dibangunkan ke situ dulu?” tanya Dedi.
Sayangnya staf tak bisa menjelaskan rincian jumlah anggaran hutang yang dipakai untuk membangun Masjid Al Jabbar.
Sebatas informasi, mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil pernah menerangkan Masjid Al Jabbar dibangun menggunakan APBD sebesar Rp 1 triliun.
Pembangunan masjid tersebut sudah dimulai sejak tahun 2017 dan rampung 2022.
Dedi menegaskan bahwa hutang tersebut wajib dibayarkan.
“Bukan saya yang nyicil, pemerintah, saya punya duit dari mana,” katanya.
Ia mengatakan tak menjadi soal atas hutang yang dipinjam saat era Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut.
“Ya gak ada masalah kan karena itu untuk kegiatan pembangunan,” katanya.
Walau demikian, Dedi berharap agar hutang tersebut bisa dihapuskan.
“Bisa minta penghapusan gak yah ke pusat, hutang?” kata Dedi.
“Ya Allah untuk Jawa Barat hutangnya berapa? Rp 3,4 triliun sekarang sudah cicilan tahun ke 4, hapusin yah, saya mau bangun jalan sama sekolah-sekolah,” tambahnya.
Para staf menganggap bahwa hutang tersebut menjadi beban berat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ah elah, jangan anggap beban berat, semua beban ringan. Gak ada masalah hutang PEN Rp 500 milar mudah-mudahan ke depan pendapatan kita meningkat,” katanya.
Agar tak menjadi beban, Dedi Mulyadi akan menggenjot penghasilan pajak kendaraan bermotor.
“Gak apa-apa PEN Rp 500 miliar asal pajak kendaraan bermotornya dari Rp 9 triliun naik ke Rp 11 triliun, lunas segitu mah pak, harus optimis,” kata Dedi Mulyadi.
