KabarSunda.com- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung menanggapi rencana pembangunan Jalan Tol Pasteur-Lembang yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi dalam pembangunan infrastruktur.
Plt Kepala Dishub Kota Bandung, Asep Kuswara mengatakan, pembangunan ruas Tol Pasteur-Lembang memang perlu meskipun tidak akan berdampak besar mengurangi kemacetan di Kota Bandung.
“Kalau misalnya dibangun bagus juga. Tapi yang paling pokok untuk mengurangi kemacetan itu adalah angkutan public, seperti Metro Jabar Trans, tapi harus punya jalur sendiri,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (21/1/2025).
Menurut Asep, jika jalan Tol Pasteur-Lembang dibangun, kemungkinan hanya akan mengurai kemacetan di daerah Sukajadi hingga Setiabudi.
Sedangkan di tengah kota belum tentu bisa berdampak signifikan.
“Jadi kemungkinan untuk kemacetannya tetap di Kota Bandung. Tapi pengaruhnya ada karena yang biasanya orang ke Lembang itu lewat Sukajadi nanti ke tol, jadi kalau ada tol Pasteur-Lembang bisa ada pengaruhnya juga,” kata Asep.
Hanya saja jika pembangunan Jalan Tol Pasteur-Lembang itu dilaksanakan tentunya harus ada beberapa hal yang dipikirkan oleh Pemkot Bandung, terutama pembebasan lahan yang wilayahnya masuk ke Kota Bandung.
“Tapi kalau melihat kondisi sekarang ya perlu juga tapi biayanya mampu enggak karena kalau dari Pasteur ke Lembang itu sudah banyak perumahan yang tentunya harus dibebaskan,” ujar Asep.
Sementara jika tujuan pembangunan jalan tol tersebut untuk mengurani kemacetan memang tepat, tetapi jika melihat kondisi di Kota Bandung tentu yang sangat mendesak operasional Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.
“Ya itu bagus dan kalau ada anggarannya sah-sah saja. Tapi kalau bisa gini, untuk mengurai kemacetan salah satunya dengan BRT. Tapi harus punya jalur sendiri seperti Trans Jakarta, kalau gitu pasti macet bisa berkurang,” kata Asep.
Dengan BRT tersebut, kata Asep, nantinya kemacetan di daerah Sukajadi hingga Setiabudi yang menjadi jalan perlintasan menuju ke Lembang pasti akan bisa terurai.
“Dari Pasteur kan banyak yang ke Sukajadi dan larinya ke Lembang. Nah disana itu terjadi crwoded karena ada hambatan-hambatan di samping, salah satunya perempatan dari komplek atau perumahan,” ujarnya.
Berbeda dengan DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang tak mempermasalahkan adanya rencana pembangunan Tol Pasteur-Lembang.
Asal untuk kepentingan masyarakat, DPRD akan mendukung penuh rencana tersebut.
“Prinsipnya untuk kepentingan masyarakat bagus saja,” kata Ketua DPRD Bandung Barat, Muhammad Mahdi, Selasa (21/1/2025).
Meski begitu, Mahdi menekankan adanya kajian yang komprehensif sebelum merealisasikan pembangunan Tol Pasteur-Lembang.
Jangan sampai pembangunan Tol tersebut menimbulkan masalah baru yang lebih pelik.
“Pasti, ketika Gubernur atau Bupati membuat program yang tujuannya untuk masyarakat harus dikaji, kalau dibangun Tol dampaknya seperti apa, ekonominya, sosialnya, dan lain-lain,” ungkapnya.
Mahdi juga menekankan soal titik titik jalan tol yang akan dibangun.
Titik jalan tol harus dipertimbangkan dengan matang hingga tidak menimbulkan titik kemacetan baru.
“Cari alternatif yang baik, jangan sampai menimbulkan titik baru (kemacetan),” tegasnya.
Mahdi tak menampik jika jalan-jalan di wilayah wisata KBB kerap mengalami kemacetan.
Sehingga hadirnya akses baru menjadi sebuah hal yang diperlukan untuk mengurai kemacetan.
“Kalau dibilang urgent atau tidak sangat tergantung pada kebutuhan, kalau untuk mengurai kemacetan bagus saja.”
“Karena pariwisata pengennya lancar, mudah-mudahan dengan Tol itu bisa mempercepat akses, sehingga wisatawan banyak yang datang.
