KabarSunda.com- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) masih menjadi penyumbang mayoritas pada pendapatan asli daerah (PAD).
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mencatatkan raihan pendapatan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp19 triliun sepanjang tahun 2024.
Raihan turut memberikan sumbangan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Adapun total Rp19 triliun ini berasal dari 10,6 juta unit kendaraan. Sementara total APBD Provinsi Jabar senilai Rp35 triliun.
Hasil ini berdampak positif bukan hanya untuk program Pemerintah Provinsi Jabar, namun untuk Pemerintah Kabupaten Kota, karena nantinya digunakan untuk pembangunan.
Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik mengatakan, akan memaksimalkan beberapa pendapatan lainnya pada tahun mendatang, seperti potensi pendapatan dari sekitar 6 juta kendaraan yang berstatus Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penunggak pajak 1-5 tahun.
Kemudian ada pula yang berstatus Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU), yakni penunggak pajak di bawah satu tahun dalam tahun berjalan. Jika dikonversi, pendapatan dari jumlah penunggak pajak bisa mencapai sekira Rp4 triliun.
Sementara, beberapa invoasi yang sudah dilakukan adalah membuat sejumlah kemudahan layanan. Salah satunya, dibuat Samsat digital. Kemudian, sosialisasi secara berkala.
“Inovasi layanan melalui pemanfaatan teknologi digital terus kami lakukan, sosialisasi juga terus berlangsung. Lalu, ada beberpa program promo dan diskon. Semua agar memudahkan masyarakat,” kata Dedi, Minggu (29/12/2024).
Selain itu Bapenda Jabar juga melakukan upaya tegas dengan sanksi sesuai aturan atau bekerjasama dengan instansi lain untuk menggelar operasi.
“Jadi harapannya semua tetap seimbang. Tentu ke depan akan ada tantangannya lagi. Tapi, Insya Allah kami akan bekerja dengan baik,” tuturnya.
Berkat capaian ini, Bapenda Jabar mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka mendapat nilai terbaik dalam Kategori realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tertinggi.
Capaian ini, kata Dedi merupakan hasil kerja seluruh pegawai samsat di semua wilayah dan pihak yang berkaitan lintas instansi. Esensi penting dari semua ini adalah kontribusi besar masyarakat untuk mendukung program pembangunan di berbagai sektor, mulai pendidikan, infrastruktur hingga kesehatan.
“Penghargaan dari Kemendagri tentu harus menjadi motivasi bagi kami bekerja lebih baik lagi,” tandasnya.
