KabarSunda.com- Tingginya jabatan selalu berbanding lurus dengan jumlah kekayaan. Itulah yang terjadi pada sejumlah petinggi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank Bjb) saat ini.
Salah satunya, Yuddy Renaldi yang menjabat Direktur Utama (Dirut) Bank Bjb. Yuddy memiliki jumlah harta kekayaan yang luar biasa.
Yuddy diduga memiliki harta yang tidak wajar sebagai petinggi Bjb. Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Bandung, Fidelis Giawa SH mengatakan, seharusnya kekayaan petinggi Bjb tersebut menjadi pintu masuk pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar skandal korupsi dan kredit macet di Bjb.
Fidelis menilai, harta kekayaan yang dimiliki Yuddy dan berapa orang pejabat lainnya angkanya tidak wajar.
Ia lalu membeberkan jumlah harta kekayaan Yuddy dari tahun ke tahun. Pada 2019 kekayaannya Rp 28.014.035.605, mengalami kenaikan pada 2020 menjadi Rp 36.677.768.939.
Berarti terdapat kenaikan Rp 8.036.972.412.
Lalu pada 2021 harta kekayaannya kembali membumbung tinggi: Rp46.880.764.629.
Ada kenaikan sebesar Rp 10.202.995.690.
Di tahun berikutnya , kekayaan Yuddy terus meroket, yakni berubah menjadi Rp58.478.950.733. Kenaikannya Rp 11.598.186.104.
Kemudian pada 2023 harta kekayaannya kembali bertambah menjadi Rp66.515.923.145 atau kenaikannya sebesar Rp8.036.972.412.
“Jumlah harta kekayaan seorang Direktur Utama dengan penghasilan gaji dan tunjangan Rp 140 hingga Rp 150 juta per bulan, sangat tidak wajar. Kenaikan yang terlapor LHKPN di KPK kenaikan Rp 8 sampai Rp 11 miliar per tahun,” tandas Fidelis kepada KabarSunda.com, Rabu (18/12).
Fidelis menduga kenaikan harta kekayaan para pejabat Bjb ini, karena maraknya praktik korupsi dan kolusi.
Salah satunya dugaan korupsi penempatan iklan Bjb tahun anggaran 2021-2023 sebesar Rp 1,1 triliun yang saat ini sedang disidik KPK jilid V.
Anggaran miliaran rupiah ini dikelola biro umum sebesar Rp 820.615.975.948,00 dan Divisi Corsec Rp 801.534.054.232,00.
Sementara Rp 341 miliar dikerjasamakan bersama enam agensi yang kemudian terendus oleh KPK di-mark up Rp 200 miliar.
KPK sudah.mengumumkan 5 tersangka. Tiga tersangka dari pihak swasta yang diduga pihak agensi dan dua tersangka lagi dari Bjb.
“Tapi penanganan kasus ini seolah-olah hanyut terbawa arus gelombang kepentingan,” pungkas Fidelis.
Di tempat terpisah, Ketua DPD LSM Trinusa Jabar, Ait M Sumarna mengatakan, pihaknya akan menggelar aksi demo di kantor pusat Bank Bjb, Jalan Naripan, Kota Bandung.
Aksi akan digelar pada Selasa (24/12) mendatang.
Pria penggiat anti-korupsi ini akan menyuarakan kasus dugaan korupsi iklan dan kredit macet PT Sri Sukuharjo Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp 550 miliar.
