KabarSunda.com- Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG bagi anak-anak dan ibu hamil sebesar Rp10.000 per hari.
“Kalau kita rinci program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya, atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih,” kata Prabowo dalam keterangan pers di Istana Kenegaraan, 29 November 2024.
“Tentunya kita akan perbaiki di saat-saat mendatang,” ujar Prabowo, yang juga mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum tahun 2025 sebesar 6,5 persen.
Pemerintah menganggarkan Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis, yang dimulai tahun depan. Semula, jatah per porsi dihargai Rp15 ribu. Pada Juli lalu, Pemerintah Kota Solo pernah mengadakan uji coba dengan harga Rp7.500 per porsi.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji coba program makan bergizi gratis dengan anggaran senilai Rp10 ribu per porsi sudah dilakukan di berbagai daerah.
“Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu,” kata Hasan dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 30 November 2024.
Program makan bergizi gratis ini, kata Hasan, sudah diuji coba di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.
Kualitas Makan Bergizi Gratis Terjaga?
Kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan setelah pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran dari Rp15.000 per anak menjadi Rp10.000.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai langkah pemerintah memangkas anggaran MBG per anak berisiko melahirkan ketimpangan nilai gizi imbas harga per porsi program MBG yang terlalu kecil.
“Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima, pada Senin (2/12/2024).
Bhima menilai biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa. Pasalnya, menurut Bhima, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah.
Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan bahwa inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.
Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% secara tahunan (yoy). “Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” terangnya.
Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG ini. “Belum ditambah biaya birokrasi, pengawasan yang harus dimasukan dalam bujet juga,” tuturnya.
Maka dari itu, Bhima menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.
Namun, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.
Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal memandang pemotongan anggaran menjadi Rp10.000 per porsi akan sangat berdampak pada kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan.
Menurutnya, dengan anggaran Rp12.000 per porsi yang diterima merchant di Pulau Jawa sebetulnya juga minim. Jika diperinci secara komponen, harga susu Rp2.300 dan harga nasi, sayur, lauk, serta buah sekitar Rp9.700.
“Jika dananya dipotong menjadi Rp10.000 dengan menu yang sama, maka bujet untuk nasi, lauk, sayur, dan buah hanya Rp7.700 saja,” tutur Faisal.
