Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Berita

DPRD Kota Bogor Sepakat Tidak Melanjutkan Pembahasan Raperda Perubahan Perda Penyelenggaraan Kesehatan

12
×

DPRD Kota Bogor Sepakat Tidak Melanjutkan Pembahasan Raperda Perubahan Perda Penyelenggaraan Kesehatan

Share this article
Wakil Ketua Tim Pansus, Eka Wardhana.
Example 468x60

KabarSunda.com — DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin.

Wakil Ketua Tim Pansus, Eka Wardhana, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan hasil harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Barat. Ditemukan bahwa perubahan yang diusulkan dalam Raperda tersebut bersifat esensial dan melebihi 50 persen dari isi Perda asli, sehingga diperlukan pembentukan peraturan baru.

Example 300x600

“Dikarenakan perubahan lebih dari 50 persen, maka diperlukan Naskah Akademik terkait dengan Perda Kesehatan secara menyeluruh dan terdapat beberapa Perda yang berkaitan dengan kesehatan yang perlu diharmonisasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 dan peraturan pemerintah turunan Undang-undang tersebut yang saat ini belum terbit,” ujar Eka.

Eka juga menyoroti bahwa proses penyusunan naskah akademik dan harmonisasi regulasi yang ada memerlukan waktu yang cukup lama untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran. Mengingat masa bakti anggota DPRD periode 2019-2024 yang hampir berakhir, ada kekhawatiran bahwa penyusunan naskah akademik dan harmonisasi tersebut tidak akan optimal.

“Berlandaskan pertimbangan ini, disepakati penarikan bersama Raperda Kota Bogor tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dalam Rapat Paripurna,” jelasnya.

Keputusan untuk menarik kembali Raperda ini disampaikan dalam rapat paripurna dan disepakati oleh seluruh anggota DPRD Kota Bogor yang hadir. Keputusan ini juga disaksikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari. Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengambil keputusan berdasarkan laporan dari tim Pansus.

Dengan penarikan ini, Pemkot dan DPRD Kota Bogor akan kembali melakukan kajian menyeluruh dan penyusunan regulasi yang lebih komprehensif agar dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diterapkan dengan optimal di masa mendatang.

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *