KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan akan melakukan audit menyeluruh dana hibah yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam empat tahun terakhir.
Langkah ini mencakup dana hibah sebesar Rp 45 miliar yang diterima oleh yayasan milik keluarga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum.
Seperti yang dilansir Kompas.com, Dedi menyatakan bahwa semua dana hibah 4 tahun ke belakang akan diaudit.
“Dana hibah 4 tahun ke belakang akan diaudit total atau menyeluruh,” kata Dedi kepada via telepon, Jumat, 2 Mei 2025.
Saat ditanya apakah termasuk hibah Rp 45 miliar ke yayasan keluarga mantan Wagub Uu Ruzhanul Ulum, Dedi menyatakan semua penerima hibah akan diaudit.
“Kita tidak berbicara orang, lembaga, atau golongan. Semua penerima hibah harus diaudit,” tandas Dedi.
Dedi menambahkan bahwa meskipun sebelumnya audit telah dilakukan, biasanya hanya berdasarkan sampel. Namun, kali ini audit akan dilakukan secara menyeluruh tanpa pengecualian.
“Meski sudah diaudit, tapi biasanya itu berupa sampel. Tapi sekarang ini akan diaudit total,” tegas Dedi.
Yayasan Uu Ruzhanul Ulum Terima Hibah Rp 45 Miliar
Yayasan Al-Ruzhan yang berafiliasi dengan keluarga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, tercatat menerima dana hibah senilai lebih dari Rp 45 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 2020–2024.
Dana tersebut dialirkan ke berbagai lembaga pendidikan di bawah yayasan, seperti SMK dan STAI Al-Ruzhan di Manonjaya, Tasikmalaya.
Berikut rincian penerimaan hibah:
2020: SMKS Al-Ruzhan dan SMK Al-Ruz’han menerima total Rp 659,4 juta dari Dinas Pendidikan Jabar.
2021: STAI Al-Ruzhan memperoleh hampir Rp 10 miliar untuk proyek infrastruktur dari Dinas Perumahan dan Pemukiman.
2022–2023: STAI Al-Ruzhan mendapat Rp 30 miliar dari Biro Kesra untuk pembangunan gedung kampus; Pondok Pesantren Al-Ruzhan menerima Rp 2,5 miliar.
2024: SMK Al-Ruzhan menerima tambahan Rp 2 miliar.
Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran hibah karena dikhawatirkan ada kecenderungan bantuan diberikan kepada lembaga yang memiliki kedekatan politik.
Ia menekankan pentingnya distribusi yang adil dan tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Ketua I STAI Al-Ruzhan, Willy Nugraha, menolak berkomentar dan mengarahkan pertanyaan ke bagian Public Relations (PR).
Ia memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal meski isu hibah menjadi sorotan.
