KabarSunda.com- Mantan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menikmati dana hibah dengan nilai besar saat mendampingi Gubernur Jabar Ridwan Kamil 2018-2023.
Yayasan Perguruan Al-Ruz’han milik Uu yang berada di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, mendapatkan dana hibah lembaga pendidikan selama empat tahun berturut-turut, dimulai dari tahun 2020 hingga 2024.
“Silahkan, boleh,” kata Kepala Biro Kesra Setda Jabar Andrie Kustria Wardana mengizinkan media untuk mengutip data.
Pada 2020, SMKS Al-Ruz’han Tasikmalaya mendapatkan hibah dari Dinas Pendidikan Jabar sebesar Rp 59.400.000 dan SMK Al-Ruz’han Manonjaya mendapatkan hibah sebesar Rp 600 juta.
Nilai hibah kemudian melonjak fantastis pada 2021 dimana yayasan tersebut juga mendapatkan dana hibah sebesar Rp 10 miliar dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Jabar untuk Pembangunan Gedung STAI AlRuzhan sebesar Rp 9.999.980.104,30 dibulatkan menjadi Rp 10 miliar.
Hibah ini terbagi atas biaya kontruksi fisik Rp 9.325.280.104,30, biaya perencanaan Rp 178.700.000, biaya pengawasan Rp 300.000.000 dan biaya umum Rp 196.000.000.
Jeda pada 2022, giliran STAI Al-Ruz’han pada 2023 mendapatkan dana hibah dari Biro Kesra Setda Jabar sebesar Rp 30 miliar dan Pondok Pesantren Al-Ruz’han sebesar Rp 2,5 miliar.
Hibah senilai Rp 30 miliar digunakan untuk persiapan pekerjaan pembangunan gedung Rektorat Gedung Perkuliahan sebesar Rp 5.439.999.000, pekerjaan struktur pembangunan gedung Rektorat & Gedung Perkuliahan sebesar Rp 12.702.054.000, pekerjaan arsitektur pembangunan gedung rektorat & gedung perkuliahan Rp 8.978.546.000 dan pekerjaan melanical elekteical plumbing (MEP) sebesar Rp 2.879.401.000.
Terakhir, pada tahun 2024 SMK Al-Ruz’han kembali mendapatkan dana hibah sebesar Rp2 miliar dari Dinas Pendidikan Jabar Semua lembaga pendidikan yang mendapatkan dana hibah selama empat tahun berturut-turut ini di bawah naungan Yayasan Perguruan Al-Ruz’han yang berada di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya.
Polemik dana hibah yang ugal-ugalan dan diberikan berulang pada yayasan yang sama mendapatkan sorotan. Kondisi ini yang membuat Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengevaluasi skema pengajuan dan penyaluran di APBD Perubahan 2025.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono mengapresiasi rencana perubahan APBD 2025 yang akan memasukkan kembali bantuan untuk yayasan pondok pesantren dan masjid.
“Alhamdulillah, perjuangan saya dan teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat berhasil dengan mengembalikan hibah untuk pesantren dan masjid di APBD 2025 melalui perubahan,” kata Ono kepada media, Senin, 28 April 2025.
Ono mengatakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kepala Bappeda Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan akan ada perubahan APBD yang memasukkan kembali bantuan untuk yayasan pondok pesantren dan masjid dengan besaran sekitar Rp 135 miliar untuk Yayasan Pesantren dan Rp 9 miliar untuk masjid.
“Saya berharap Gubernur membuat sistem membuat mekanisme untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap 371 lembaga dan yayasan yang sudah masuk nama-namanya. Yang tidak jelas atau bodong dicoret, yang terlalu besar misalnya mendapat Rp 1 miliar atau Rp 1,5 miliar harus dikurangi,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membeberkan alasan pihaknya memangkas dana hibah untuk pesantren dan lembaga keagamaan dalam realokasi APBD Jabar 2025.
Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya harus membenahi tata kelola pemberian hibah yang selama ini ugal-ugalan termasuk hibah yang diberikan pada pesantren.
“Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik Terakhir, pada 2024 SMK Al-Ruz’han kembali mendapatkan dana hibah sebesar Rp 2 miliar dari Dinas Pendidikan Jabar.
Semua lembaga pendidikan yang mendapatkan dana hibah selama empat tahun berturut-turut ini di bawah naungan Yayasan Perguruan Al-Ruz’han yang berada di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya.
Polemik dana hibah yang ugal-ugalan dan diberikan berulang pada yayasan yang sama mendapatkan sorotan.
Kondisi ini yang membuat Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengevaluasi skema pengajuan dan penyaluran di APBD Perubahan 2025.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono mengapresiasi rencana perubahan APBD 2025 yang akan memasukkan kembali bantuan untuk yayasan pondok pesantren dan masjid.
“Alhamdulillah, perjuangan saya dan teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat berhasil dengan mengembalikan hibah untuk pesantren dan masjid di APBD 2025 melalui perubahan,” kata Ono kepada media, Senin, 28 April 2025.
Ono mengatakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kepala Bappeda Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan akan ada perubahan APBD yang memasukkan kembali bantuan untuk yayasan pondok pesantren dan masjid dengan besaran sekitar Rp 135 miliar untuk Yayasan Pesantren dan Rp 9 miliar untuk masjid.
“Saya berharap Gubernur membuat sistem membuat mekanisme untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap 371 lembaga dan yayasan yang sudah masuk nama-namanya. Yang tidak jelas atau bodong dicoret, yang terlalu besar misalnya mendapat Rp 1 miliar atau Rp 1,5 miliar harus dikurangi,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membeberkan alasan pihaknya memangkas dana hibah untuk pesantren dan lembaga keagamaan dalam realokasi APBD Jabar 2025.
Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya harus membenahi tata kelola pemberian hibah yang selama ini ugal-ugalan termasuk hibah yang diberikan pada pesantren.
“Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja,” ujar Dedi Mulyadi, Kamis, 24 April 2025.
