KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah menyiapkan program pendidikan yang menciptakan angkatan kerja yang terampil dan siap bersaing di dunia industri.
Eks Bupati Purwakarta ini menyampaikan pentingnya konektivitas antarprogram pendidikan, serta upaya untuk menciptakan kelas menengah baru di Jawa Barat.
Salah satu langkah konkret yang sedang disiapkan adalah program diploma 3 dan S1 di bidang teknik, guna menciptakan angkatan kerja yang terampil dan siap bersaing di dunia industri.
“Dengan hadirnya program ini, diharapkan dapat menciptakan kesempatan pendidikan yang lebih merata dan memberikan peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan berkualitas, serta menciptakan generasi yang lebih berdaya saing di masa depan,” ujar Dedi usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat di Kantor Bupati Bogor, Cibinong, Kamis, 13 Maret 2025.
Sebelumnya diberitakan bahwa di Kota Depok Jawa Barat angka pengangguran lulusan sekolah menengah atas cukup tinggi.
Ketika ditelusuri, penyebab tingginya angka pengangguran lulusan SMK/SMA di antaranya karena kurikulum pendidikan yang tidak berorientasi pada pasar kerja.
Tingginya angka pengangguran di Kota Depok tersebut menjadi pembahasan dalam Forum Rencana Kerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Rabu (12 Maret 2025).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok Dadang Wihanamengatakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Depok mencapai 6,97 persen dan 60 persen merupakan lulusan SMK/SMA.
Melihat hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk evaluasi kurikulum SMK.
Dadang menilai penyebab tingginya angka pengangguran lulusan SMK/SMA di antaranya karena kurikulum pendidikan yang tidak berorientasi pada pasar kerja.
“Padahal misalnya contoh di Depok sekarang kan banyak coffee shop dan kuliner segala macem, tetapi SMK jurusan Tata Boga itu terbatas,” kata Dadang.
“Harusnya masuk dari SMK Tata Boga dan masuk pasar kerja itu,” sambungnya.
Sementara jurusan seperti administrasi perkantoran atau sekretaris padahal tidak harus dari SMK karena semua orang dapat melakukan itu.
Perlu diketahui, SMK dan SMA di Kota Depok sendiri berada di bawah wewenang Disdik Pemprov Jabar.
“Contoh sekarang itu media art untuk aplikasi animasi, untuk startup, itu kan jurusan jurusan yang prospektif saat ini dibutuhkan, tetapi kan sedikit sekali SMK yang memiliki jurusan itu,” ujarnya.
“Jadi saya sampaikan termasuk saya sudah mengakses ke Direktorat SMK di Diknas waktu itu,” sambungnya.
Sementara itu, seorang warga Khairudin menilai, Pemkot Depok perlu bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan lapangan pekerjaan.
“Ya tidak hanya giat seremonial saja tapi tunjukkan kredibilitas Pemerintah Kota Depok dalam menyalurkan potensi-potensi lulusan SMK yang terbaik di bidangnya,” kata Khairudin.
Khairudin juga menyayangkan Pemkot Depok hanya memiliki satu BUMD saja, yakni PDAM Tirta Asasta.
Padahal, jika Pemkot Depok memiliki beberapa BUMD dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.
“Kayak pengelolaan parkir kan bisa dikelola BUMD, daripada bayar parkir liar enggak tahu uangnya ke mana,” ujarnya.
