KabarSunda.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya, Jawa Barat, memangkas anggaran sekitar Rp 80 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran.
Pemangkasan anggaran terbesar dialokasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang selama ini memiliki anggaran paling besar.
Asisten Daerah II Pemkab Tasikmalaya, Fuad Abdul Aziz, menjelaskan bahwa pola pemotongan anggaran efisiensi disesuaikan dengan jumlah anggaran masing-masing dinas dan bagian Setda.
“Sebenarnya dinas paling banyak tergantung daripada anggaran mereka. Karena kami ada standar sesuai Perpres itu 50 persen dari APBD dan kegiatan lain 30 persen. Yang paling banyak bisa dilihat dinas PUPR karena anggarannya banyak,” ungkap Fuad kepada wartawan di kantornya, Jumat, 14 Februari 2025.
Fuad menegaskan bahwa pemotongan anggaran ini tidak akan mempengaruhi seluruh tenaga honorer di Pemkab Tasikmalaya, karena mereka telah terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pemangkasan anggaran ini akan lebih berfokus pada biaya kegiatan administratif, seperti perjalanan dinas, rapat, dan sosialisasi sesuai petunjuk dari pusat.
Meskipun ada pemotongan anggaran, Fuad memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dari APBD tetap berjalan dan tidak terpengaruh.
Namun, ia mengingatkan bahwa dampak terburuk dari pemangkasan ini adalah terhadap pelayanan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur yang selama ini diharapkan dibiayai oleh pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Pemkab Tasikmalaya selama ini tak mendapatkan anggaran bantuan pusat itu,” kata Fuad.
Fuad berharap agar rencana pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya dari DAK di Kabupaten Tasikmalaya dapat terealisasi pada 2026.
Ia menekankan pentingnya perbaikan jalan di wilayah terpencil yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat banyak jalan yang sudah dalam kondisi rusak.
“Jalan-jalan yang rencananya kami perbaiki dengan biaya dari transfer pusat otomatis mungkin bisa beralih tahun anggaran 2026,” pungkasnya.
