KabarSunda.com- Setelah menggelar aksi di kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bjb) Tbk , Jalan Naripan, Kota Bandung, Kamis, 6 Februari 2025, massa LSM Trinusa merangsek ke kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah (Gedung Sate).
Saat tiba di kantor Gubernur Jabar itu, koordinator massa hanya bergantian melakukan orasi.
Mereka tidak melakukan audensi dengan pejabat terkait.
Tidak lama demo di Gedung Sate, massa berjalan ke gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Di gedung wakil rakyat itu, massa tidak melakukan orasi.
Mereka langsung diminta masuk ke ruang Komisi III.
Di komisi sudah menunggu Ketua Komisi III, Jajang Rohana.
“Kami sudah menunggu sejak pukul 09.00 pagi tadi, tapi Bapak-bapak (perwakilan Trinusa, red) tidak datang. Padahal seluruh perangkat komisi sudah siap menunggu,” ujar Jajang.
Keterlambatan perwakilan massa tersebut lantaran mereka menggelar aksi demo di kantor Bjb dan Pemprov Jabar.
Di hadapan Ketua Komisi III, Ketua DPD LSM Trinusa Jabar, Ait M Sumarna, menyambut baik dewan bersedia mendengar aspirasi dan tunturan mereka.
“Alhamdulillah dewan masih punya hati nurani, khususnya permasalahan di Bjb,” puji Ait.
Ait membeberkan bahwa dugaan korupsi di Bjb jangan dianggap remeh, karena angka dugaan korupsinya lumayan fantastis.
Ait lalu menyebut dugaan korupsi dana iklan yang sudah di KPK hingga pengucuran kredit PT Sritex sebesar Rp 550 miliar.
“Bjb melakukan pemberian modal kerja ke PT Sritex tanpa ada agunan. Pengembalian kredit tersebut kini tidak jelas, apalagi perusahaan sudah pailit,” beber Ait.
Sementara itu, Ketua Komisi III, Jajang Rohana menyambut baik aspirasi dan aduan yang dilakukan Trinusa.
“Langkah Trinusa ini sebagai bentuk kontrol,” ujar kader PKS itu.
Jajang mengaku, sebelum adanya pengaduan Trinusa, dewan sudah meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD, termasuk Bjb.
“Kami bahkan sudah meminta semua dibereskan,” tambah Jajang.
Adanya aduan Trinusa ini, kata dia, akan menjadi bahan tambahan saat pemanggilan pihak Bjb yang diagendkan Kamis, 13 Februari 2025 mendatang.
Jajang juga mendukung Trinusa untuk tetap mengawal kasus hukum dugaan korupsi Bjb yang saat ini sedang ditangani KPK.
“Kami paling melakukan evaluasi keuangan di Bjb, sementara untuk penegakan hukum itu ranahnya lembaga penegak hukum, termasuk KPK,” jelas Jajang.
Sementara Fidelis Gaiwa SH meminta dewan agar mengingatkan Pj Gubernur tidak lepas tangan dalam pelbagai dugaan kasus korupsi yang terjadi di Bjb.
Alasan Fidel peralihan kepengurusan petinggi Bjb pada 2024 lalu, masih dalam kebijakan Pj Gubernur.
“Para direksi Bjb yang baru saat ini tidak lepas dari peran Pj Gubernur,” tandas Fidel.
