KabarSunda.com- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan pernah melakukan kajian jalur alternatif dari Pasteur ke Lembang.
Kepala Bappeda Jabar, Iendra Sofyan mengatakan, kajian itu dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan di Jalan Setiabudhi yang menjadi akses utama menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
“Ya, sudah menjadi pemikiran kita untuk menyelesaikan kemacetan di wilayah cekungan Bandung,” ujar Iendra, Rabu (22/1/2025).
Saat itu, kata dia, salah satu upaya mengatasi macet di Jalan Setiabudhi adalah dengan membuka jalur yang lebih representatif di kawasan Punclut.
“Dulu pernah menjadi wacana adalah melewati Punclut, tapi tidak ditindaklanjuti kajiannya,” katanya.
Sementara kajian khusus untuk membangun jalan tol dari Pasteur ke Lembang, Iendra mengaku belum pernah dilakukan.
“Itu yang belum ada kajiannya jalan tol dari Pasteur ke Lembang,” katanya.
Pihaknya mengaku belum ada arahan langsung dari Gubernur Jabar terpilih untuk melakukan kajian.
Namun, kata dia, yang perlu diperhatikan adalah konsep tol yang akan dibangun. Sebab tol Pasteur-Lembang ini nantinya bakal melintasi cekungan Bandung yang terdapat sentra-sentra ekonomi.
“Pada prinsipnya kita belum ada arahan langsung dari beliau ya, kedua harus kita kaji itu adalah konseptol nya, saya kira harus dikoordinasikan dengan BPJT, karena memang kewenangan tol ini ada di pemerintahan Pusat,” ucapnya.
Sementara Walikota Bandung Terpilih, Muhammad Farhan akhirnya menanggapi rencana pembangunan Jalan Tol Pasteur-Lembang yang menjadi program prioritas Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi dalam pembangunan infrastruktur.
Rencana pembangunan Jalan Tol Pasteur-Lembang itu untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung, terutama di wilayah Sukajadi dan Setiabudi yang menjadi daerah perlintasan menuju Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Farhan mengatakan, rencana tersebut merupakan program dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga pihaknya akan mengikuti terkait rencana pembangunan Jalan Tol Pasteur-Lembang itu.
“Iya itu kan program pemprov dan pusat kita ikut saja, kalau tidak salah disebutkan tugas utama dari pemkot adalah ketika itu sudah jadi blue book di Bappenas dan provinsi sudah siap menjalankan, kami harus menjaga lahan,” ujarnya di Gedung Sate, Rabu (22/1/2025).
Menurutnya, pemerintah daerah sudah seharusnya menjalankan apa yang sudah direncanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk soal rencana pembangunan Tol Pasteur-Lembang ini.
“Kalau sebagai kepala daerah tingkat dua bukan soal mendukung tidak mendukung. Tapi kalau pemerintah pusat dan provinsi bilang jalan, ya harus jalan,” kata Farhan.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kuswara mengatakan, pembangunan ruas Jalan Tol Pasteur-Lembang tersebut memang perlu meskipun tidak akan berdampak besar mengurangi kemacetan di Kota Bandung.
“Kalau misalnya dibangun bagus juga. Tapi yang paling pokok untuk mengurangi kemacetan itu adalah angkutan publik seperti Metro Jabar Trans, tapi harus punya jalur sendiri,” ucap Asep.
Menurut Asep, jika Jalan Tol Pasteur-Lembang tersebut dibangun, kemungkinan hanya akan mengurai kemacetan di daerah Sukajadi hingga Setiabudi, sedangkan di tengah kota belum tentu bisa berdampak signifikan.
“Jadi kemungkinan untuk kemacetannya tetap di Kota Bandung. Tapi pengaruhnya ada karena yang biasanya orang ke Lembang itu lewat Sukajadi nanti ke tol, jadi kalau ada tol Pasteur-Lembang bisa ada pengaruhnya juga,” katanya.
