KabarSunda.com- Pemerintah Kota Bandung akhirnya mengusulkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2025 sebesar 6,5 persen sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat.
Jika kenaikannya 6,5 persen maka UMK Kota Bandung 2025 mendatang akan naik sebesar Rp 273.605 atau menjadi Rp 4.482.914. UMK 2024 hanya Rp 4.209.309.
Usulan kenaikan UMK tersebut berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kota Bandung dan hasilnya sudah disepakati, sehingga Pemkot Bandung langsung mengusulkan besaran kenaikan UMK itu ke Pemprov Jabar.
“Kenaikan (UMK tahun 2025) 6,5 persen, sudah diusulkan ke Pemprov Jabar dan 7 persen untuk yang sektoral,” ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Andri Darusman saat dihubungi, Selasa (17/12/2024).
Usulan kenaikan UMK tersebut mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 16 tahun 2024 tentang Upah Minimum tahun 2025.
“Jadi karena memang sudah diusulkan, kita menunggu persetujuan dari Pemprov Jabar,” katanya.
Sementara untuk usulan upah minimum sektoral Kota Bandung 2025, berlaku di sektor industri kabel listrik dan elektronik lainnya (KBLI 27320) serta perdagangan nesar bahan bakar padat, cair dan gas dan YBDI (KBLI 46610) sebesar 7 persen dari UMK 2024.
Dengan kenaikan tersebut, maka upah minimun sektoral Kota Bandung 2025 untuk dua sektor tersebut adalah Rp 4.503.960.
Namun, Andri mengatakan Apindo Kota Bandung sempat menolak usulan upah minimun sektoral tersebut.
“Sesuai rapat pleno, meski yang upah minimun sektoral Apindo tidak setuju, tapi kan kita ada dasarnya,” ucap Andri.
Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bandung, Odang Kusmana, mengatakan, berdasarkan hasil rapat pleno bahwa kenaikan UMK Kota Bandung 2025 itu memang sudah final dan sudah diusulkan oleh Pemkot Bandung ke Pemprov Jabar.
“Kita sudah membahas UMK Bandung. Kalau masalah UMK dari Apindo dan Kadin sudah sepakat karena itu sudah final naik sebesar 6,5 persen,” kata Odang.
