Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Berita

Bogor Timur Darurat Sampah, Desak Pemkab Bogor Implementasikan Pengelolaan dan Pengolahan Sampah 3R

7
×

Bogor Timur Darurat Sampah, Desak Pemkab Bogor Implementasikan Pengelolaan dan Pengolahan Sampah 3R

Share this article
Gundukan sampah yang berada di wilayah Bogor Timur.
Example 468x60

KabarSunda.com — Kabupaten Bogor menghadapi masalah serius akibat penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik, terutama di wilayah Bogor Timur seperti Cileungsi hingga Jonggol. Banyaknya tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal memperparah situasi, menciptakan kondisi darurat sampah. Ini terjadi karena peningkatan produksi sampah yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai serta kurangnya kesadaran kolektif masyarakat.

Ketua Komite Kedaulatan Rakyat Bogor Timur, Mardani Kanta, menilai bahwa masalah utama bukan hanya ketidakberjalanan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, tetapi juga kurangnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani sampah. Menurutnya, Kabupaten Bogor bisa mengalami krisis sampah yang lebih parah dalam sepuluh tahun ke depan jika tidak ada antisipasi sejak dini.

Example 300x600

“Kami perlu belajar dari kasus darurat sampah di Yogyakarta, Depok, dan Bekasi. Banyak metode bisa dilakukan, tapi yang paling mujarab adalah edukasi dan kolaborasi dengan masyarakat,” ungkap Mardani yang akrab disapa Encu.

Encu menjelaskan bahwa edukasi tentang metode Reuse, Reduce, dan Recycle (3R) serta kolaborasi dengan masyarakat adalah solusi jangka panjang yang efektif. Ia juga mengkritik program desentralisasi pengelolaan sampah yang belum menunjukkan hasil nyata di Kabupaten Bogor, serta kekurangan armada truk pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor.

Pengamat lingkungan dari Saba Alam Hijau Indonesia, Daniel, menambahkan bahwa tidak berjalannya amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menjadi akar masalah. UU tersebut mengharuskan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) menjadi tempat pemrosesan akhir, bukan hanya penampungan. Sayangnya, pemahaman ini belum diterapkan dengan baik oleh pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa, menyebabkan banyaknya TPS liar khususnya di Bogor Timur.

Daniel menekankan bahwa Pemkab Bogor melalui DLH perlu memaksimalkan potensi komunitas, paguyuban, dan organisasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. “Semua sudah ada dalam undang-undang, namun tidak berjalan di lapangan. Semua ditumpuk di akhir, tanpa pemilahan awal yang seharusnya dilakukan oleh produsen sampah termasuk kelompok masyarakat,” kata Daniel.

Hingga saat ini, baik Kepala Dinas maupun Kabid PP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor belum memberikan tanggapan terkait persoalan sampah ini. Desakan dari berbagai pihak agar Pemkab Bogor segera mengimplementasikan pengelolaan dan pengolahan sampah 3R menjadi semakin kuat, mengingat urgensi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik.

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *